Selasa, 25 November 2014

Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Senin, 19 Mei 2014
Pertanyaan:
Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian apakah Peraturan Menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum? Bagaimana sebenarnya kedudukan Peraturan Menteri setelah UU ini dikeluarkan, baik Peraturan Menteri yang dikeluarkan sebelum dan setelah Undang-Undang ini dikeluarkan?
Chenkovic
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt52f23d13efa38/lt52f23d3e0375a.jpg
 
Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai UU No. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:
 
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” (cetak tebal oleh penjawab)
 
Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.
 
Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:
 
“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” (cetak tebal oleh penjawab)
 
Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
1.    diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2.    dibentuk berdasarkan kewenangan.
 
Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:
1.    atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2.    delegasi pembentukan peraturan perundan-undangan
 
A. Hamid S. Attamimmi (1990, hlm. 352), menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru)oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baruuntuk itu.
 
Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
 
Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali (A. Hamid S. Attamimmi: 1990, hlm. 347).
 
Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”
 
Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (delegated legislation). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 
Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”.
 
Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan demikian.
 
Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai chain of validity (dalam Jimly Asshiddiqqie & M. Ali Safa’at: 2006, hlm. 157).
 
Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12/2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (beleidregels).Yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan (Bagir Manan dan Kuntana Magnar: 1997, hlm. 169).
 
Karena bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011, maka tidak lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan.
 
Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, menurut saya, terdapat dua jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum  berlakunya UU No. 12/2011. Pertama,  Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.
 
Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Hal ini disebabkan UU No. 12/2011 berlaku sejak tanggal diundangkan (vide Pasal 104 UU No. 12/2011 2011), sehingga adanya Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum tanggal diundangkannya UU No. 12/2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama (UU No.10/2004). Konsekuensinya, hanya Peraturan Menteri kategori pertama di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung.
 
Selanjutnya, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sekedar menegaskan kembali, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan di bidang administrasi negara perlu dikaji lebih lanjut.
 
Sekian dan semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
 
A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990.
Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta, 2006.
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1997.
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Kedudukan Keputusan Menteri Lawas dalam Hierarki Perundang-undangan

Selasa, 18 Pebruari 2014
Pertanyaan:
Kedudukan Keputusan Menteri Lawas dalam Hierarki Perundang-undangan
Dengan hormat, mohon infonya bagaimanakah sebenarnya kekuatan hukum SK Menteri, dalam hal ini SK Menag No. 85 Tahun 1961 Tentang Pengakuan BP4 Pusat dan bagaimana atau dimana kedudukan SK Menag tersebut didalam Hierarki Perundang-Undangan? Mohon balasannya, atas perhatian dan jawabannya saya ucapkan banyak. Terima kasih. Surya adifa
AdifaSurya
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt53033d7eaa8c8/lt5303483f791d0.png
Dalam Ilmu Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan menurut Prof. Bagir Manan di dalam bukunya Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia (hlm. 3), adalah Keputusan (Putusan) tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mengatur dan mengikat umum.
 
Sementara, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No 12/2011) dijelaskan bahwa:
“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”
 
Beberapa Dosen Senior Hukum Tata Negara Unpad, salah satunya Dr. Kuntana Magnar mengatakan, pencantuman dalam kurung (Putusan) dimaksudkan supaya tidak keliru dengan bentuk produk hukum yang menetapkan (beschikking). Sementara (Putusan) memiliki sifat produk hukum yang mengatur (regeling). Dengan demikian terdapat penggolongan produk hukum yang mengatur dan produk hukum yang menetapkan.
 
Dalam Hukum Administrasi Negara, sebagaimana disarikan dari Philipus M. Hadjon (et.al) dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, produk hukum yang bersifat menetapkan (beschikking) memiliki ciri individual dan konkrit. Sedangkan produk hukum yang mengatur (regeling) dengan ciri umum dan abstrak. Lebih jauh Maria Farida di dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan (hlm 50-55) menggolongkan norma dari variabel umum, individu, abstrak dan konkrit.
 
Jika diterapkan untuk melihat yang mana yang termasuk hierarki perundang-undangan, maka dapat dilihat di Pasal 7 UU No. 12/2011 yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.
 
Sementara itu, SK Menag No. 85 Tahun 1961 tentang Pengakuan BP4 Pusatdilihat dari bentuknya, yaitu Surat Keputusan, termasuk produk hukum yang menetapkan. Namun demikian, hal itu belum tentu serta merta disebut begitu jika dilihat secara keseluruhan isi normanya. Dapat saja terdapat norma yang mengatur.
 
Bagaimanapun, jika diperkirakan bahwa SK itu ditujukan kepada Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai badan yang diakui di dalam lingkungan Kementerian Agama, instansi tersebut dikukuhkan untuk memiliki fungsi tertentu. Dalam hal ini SK tersebut mendekati ciri-ciri konkrit. Hal lainnya adalah penetapan mengenai pengakuan Menteri Agama terhadap BP4, ditambah bahwa bentuk hukumnya adalah Surat Keputusan, SK Menag ini mendekati sifat produk hukum yang menetapkan (beschikking), bukan peraturan perundang-undangan. Dia hanya mengikat sebagai legitimasi keberadaan kelembagaan BP4.
 
Hanya saja, jika dilihat tahun terbitnya, yaitu 1961, dari segi substantsi dapat dikaji kembali apakah SK ini merupakan dasar keberadaan suatu lembaga pemerintahan, seperti Komnas HAM yang sekarang dibentuk berdasarkan UU namun sebelumnya bukan berdasarkan UU. Atau hanya peraturan internal seperti dasar pembentukan atau perubahan organisasi pemerintahan (seperti Bagian, Divisi, Seksi, atau nama lainnya). Sayangnya kami belum menemukan naskah SK Menag tersebut.
 
Walaupun mungkin contohnya tidak tepat, hal ini mirip dengan bentuk Keputusan Presiden sebelum UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasca berlakunya UU tersebut, bentuk Keputusan Presiden yang bersifat mengatur disebut Peraturan Presiden (Perpres), sedangkan bentuk yang bersifat menetapkan masih disebut Kepres. Namun, bagi Kepres yang masih belum diganti pasca UU No. 10 Tahun 2004, nomenklaturnya masih digunakan.
 
Sementara sekian. 

Dasar hukum:
UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Tata perundang-undangan diatur dalam :
  1. Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.
Urutannya yaitu :
1)       UUD 1945;
2)       Ketetapan MPR;
3)       UU;
4)       Peraturan Pemerintah;
5)       Keputusan Presiden;
6)       Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.
Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
  1. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.
Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :
1)       UUD 1945;
2)       Tap MPR;
3)       UU;
4)       Peraturan pemerintah pengganti UU;
5)       PP;
6)       Keppres;
7)       Peraturan Daerah;
Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1)       UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2)       UU/Perppu;
3)       Peraturan Pemerintah;
4)       Peraturan Presiden;
5)       Peraturan Daerah.
Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1)       UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2)       Ketetapan MPR;
3)       UU/Perppu;
4)       Peraturan Presiden;
5)       Peraturan Daerah Provinsi;
6)       Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Definisi :
  1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
  3. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :
  4. Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis;
  5. Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
  6. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan :
  8. Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut;
  9. DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan;
  10. Bila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang;
  11. Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
  13. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
  14. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
  15. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.
Daftar Pustaka
[1]     http://rereryiop.blogspot.com/2013/07/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan_2955.html;
[2]     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sumber : http://hukum.malangkota.go.id/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Senin, 24 November 2014

BEBERAPA PERSOALAN HUKUM DALAM PRAKTEK NOTARIS DAN PPAT

Materi TPAT | Dr. UDIN NARSUDIN, S.H.,M.Hum.

BEBERAPA PERSOALAN HUKUM DALAM PRAKTEK NOTARIS DAN PPAT


1. Usia Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris/PPAT

- Ada yang berpendapat usia dewasa tetap 21 tahun dan ada yang berpendapat 18 tahun

- Mahkamah Agung : 18 tahun (Rumusan Diskusi Kelonpok Bidang Perdata tanggal 20 Nopember 2011 dalan Raker MA dengan jajaran pengadilan).

2. Tindakan hukum atas harta bersama

a. Sertipikat atas nama Suami/Isteri

- Suami/Isteri yang bertindak dengan persetujuan isteri/suami.

- Jika isteri/suami tidak hadir maka harus memberikan persetujuan kepada suami/isteri.

- Jika suami/isteri tidak hadir, ada yang berpendapat suami/isteri bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari isteri/suami berdasarkan surat kuasa.

b. Sertipikat atas nama Suami dan Isteri

- Suami dan isteri bertindak bersama-sama dan saling memberikan persetujuan yang satu terhadap yang lainnya.

- Jika suami/isteri tidak hadir maka harus memberikan surat kuasa dan persetujuan kepada uang lainnya.

c. Sertipikat atas nama Suami dan tanahnya diperoleh dalam Perkawinan Pertama (Ada isteri Pertama dan Isteri Kedua)

- Suami harus memperoleh persetujuan dari isteri pertama.

d. Sertipikat atas nama Suami dan tanahnya diperoleh dalam Perkawinan Kedua (ada isteri Pertama dan Isteri Kedua)


- Suami harus memperoleh persetujuan dari isteri pertama dan isteri kedua.


e. Sertipikat atas nama Suami tapi isteri telah meninggal dunia dan ada anak-anak

- Suami harus memperoleh persetujuan dari semua ahli waris isteri.

f. Sertipikat atas nama Suami yang telah meninggal dengan meninggalkan isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anak dan tanah diperoleh dalam perkawinan pertama

- Sertipikat harus dibalik nama ke atas nama semua ahli waris.

g. Perkawinan telah berakhir karena perceraian dan sertipikat atas nama mantan isteri dan dipegang oleh mantan isteri

- Untuk menjual tanah tersebut maka mantan isteri harus tetap memperoleh persetujuan dari mantan suami; atau.

- Untuk menjual tanah tersebut maka harus ada pembagian harta yang menunjukkan tanah tersebut dibagikan kepada isteri.

h. Perkawinan telah berakhir karena perceraian dan sertipikat atas nama mantan suami tapi diserahkan kepada mantan isteri

- Yang berhak bertindak adalah mantan suami dengan persetujuan mantan isteri, kecuali jika mantan isteri telah memperoleh kuasa untuk menjual dari mantan suami atau ada pembagian harta yang menunjukkan tanah tersebut dibagikan kepada isteri.

3. Perkawinan yang tidak dicatat

- Jika perkawinan dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing maka perkawinan tersebut sah (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan).

- Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta yang diperoleh sepanjang perkawinan yang masuk dalam harta bersama atau menandatangani perjanjian kredit dan pemberian jaminan atas harta bersama suami/isteri harus memperoleh persetujuan dari isteri/suami, dengan menjelaskan bahwa perkawinan mereka tidak dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hidup Bersama Tanpa Perkawinan

- Untuk melindungi kepentingan para pihak dan menghindari adanya gugatan dikemudian hari dari teman hidupnya tersebut maka untuk menjual atau menjaminkan tanah sebaiknya diminta persetujuan dari teman hidupnya tersebut baik dengan mencantumkannya di dalam akta yang bersangkutan atau dengan surat persetujuan yang terpisah.

- Atau teman hidupnya tersebut membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah yang dijual atau dijaminkan oleh teman hidupnya tersebut merupakan harta pribadi milik teman hidupnya tersebut sehingga untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidak memerlukan persetujuan darinya.

5. KTP berstatus “Kawin”

- Jika yang bersangkutan menyatakan bahwa ia sebenarnya tidak menikah maka kita minta PM 1 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memang tidak menikah.

- Jika yang bersangkutan mempunyai anak maka status perkawinannya bisa kita cek dari akta kelahiran anaknya;

- Jika yang bersangkutan mempunyai teman hidup maka kita minta persetujuan teman hidupnya seperti pada angka 4.

6. Perbedaan nama

- Jika bukan karena ganti nama kita minta PM 1 yang menerangkan hal tersebut;

- Jika karena ganti nama maka kita minta penetapan pengadilan yang menetapkan tentang ganti nama tersebut, dan dengan adanya ganti nama ini, betrkaitan dengan sertipikat tanah harus dilakukan pendaftaran perubahan data karena ganti nama.

7. Menjual atau menjaminkan tanah milik anak dibawah umur

- Berdasarkan ketentuan KUHPerdata (pasal 309 jo 393 KUHPerdata) harus ada izin dari pengadilan;

- Berdasarkan 48 UU Perkawinan, orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangusngkan perkawinan sebelumnya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

- Dalam praktek ada yang tetap mengikutri apa yang ditetapkan dalam KUHPerdata yaitu untuk menjaul atau menjaminkan harta tidak bergerak milik anak dibawah umur harus meperoleh izin dari pengadilan,aad pula yang mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan.




8. Anak angkat tidak dimasukan dalam surat keterangan waris

- Dalam hukum Islam, anak angkat pada prinsipnya tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya.

- Pasal 209 ayat 2 KHI menentukan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banayaknya 1/3 (spertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

- Dengan adanya ketentuan pasal 209 KHI tersebut maka orang tua angkat yang masih hidup, yang hendak menjual harta yang termasuk dalam harta warisan salah satu orang tua angkat yang telah meninggal sebaiknya kita mintakan juga persetujuan dari anak angkat tersebut.

9. Anak angkat memiliki akta kelahiran sebagai anak kandung

- Jika terdapat kasus seperti ini maka dalam hal ini telah terjadi perbuatan pidana berkairtan dengan pemalsuan asal usul anak. Sebaiknya kita menyarankan kepada orang tua angkat yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan atas hal tersebut.

10. Pencatatan balik nama sertipikat berdasarkan Surat Keterangan Waris

- SKW dibuat sendiri oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta dikuatkan oleh lurah tanpa terlebih dahulu dilakuakn pengecekan apakah Pewaris meninggalkan wasiat atau tidak.

- SKW telah lazim kita gunakan untuk mengurus proses balik nama sertipikat, sebelum tanah tersebut dijual atau dibebani HT.

- Bagaimana seandainya ternyata terdapat wasiat Pewaris yang memenghibahwasiatkan tanah tersebut kepada pihak lain?

- Bagimana jika ternyata ahlib waris Pewaris tidak hanya yang disebutkan dalam SKW tersebut?

11. Perhitungan Pajak dalam Pembagian Hak Bersama

a. Pemilikan bersama karena pembelian bersama

- Dihitung secara proporsional berdasarkan hak bagian yang dialihkan atau diterima.
- Misalnya: Pemilik bersama terdiri dari A, B dan C, masing-masing dengan bagian yang sama besarnya, kemudian A dan B menyerahkan haknya kepada C.
- PPh atau BPHTB yang harus dibayar adalah sebesar 2/3 bagian dari perhitungan PPh atau BPHTB secara keseluruhan.

b. Pemilikan bersama karena warisan (tunduk pada BW)

-Jika menyangkut Bapak/Ibu dan anak-anak yang menjadi ahli waris karena bagian mereka sebagai ahli waris besarnya sama maka perhitungan sama dengan huruf a.

c. Pemilikan bersama karena warisan (tunduk pada hukum Islam)

- Jika menyangkut pewarisan secara Islam maka ada perbedaan hak bagian duda/janda dan anak-anak serta ada perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi jika dilakukan balik nama atas nama ahli waris berdasarkan SKW kemudian tanah tersebut diserahkan kepda salah satu ahli waris maka perhitungan PPh dan BPHTBnya tidak sama dengan huruf a atau b.

- Misalnya ahli waris terdiri dari anak-anak yaitu B (Pria) dan C (Wanita). Sertipikat berdasarkan SKW dibaliknama ke atas nama B dan C. kemudian B menyerahkan haknya kepada C. Maka disini PPh atau BPHTB yang harus dibayar bukan ½ (setenagh) dari PPh atau BPHTB keseluruhan tapi sebesar 2/3 (dua pertiga). Kenapa demikian karena anak laki-laki bagiannya dua kali anak perempuan.

- Tapi ada juga Kantor Pertanahanyang meminta PPH dan BPHTB yang harus dibayar dalam kasus diatas sama dengan pajak yang dibayar dalam Jual beli yaitu dibayar seluruhnya.

12. Perjanjian Kawin yang tidak dicatat

- Dengan berlakunya secara efektif UU Perkawinan sejak 1 April 1975 maka Perjanjian kawin tidak lagi didaftara di pengadilan walau masih banyak yang melakukan hal tersebut.

- Sesuai UU Perkawinan, perjanjian kawin harus dicatat di Pegawai Pencatat Perkawinan (Kantor Catatan Sipil /KUA), jika hal tersebut tidak dilakukan maka perjanjian kawin tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga tapi hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.(Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan), sekalipun perjanjian kawin tersebut didaftar di pengadilan.

13. Penggunaan Dokumen/Kuasa yang dibuat di luar negeri

- Dokumen atau kuasa yang dibuat di luar negeri jika hendak digunakan di Indonesia harus dilegalisasi oleh perwakilan Indonesia di Negara dimana dokumen itu dibuat. (Lampiran Peraturan Menlu RI No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006.

- Putusan MA RI tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981, menyatakan antara lain bahwa:

“…keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil, juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”

14. Penggunaan Kuasa Untuk Menjual

- Kuasa untuk menjual tidak boleh merupakan kuasa mutlak, oleh karena itu kuasa untuk menjual berakhir karena sebab-sebab berakhirnya pemberian kuasa yang diatur di dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata.

- Kita harus hati-hati menggunakan kuasa untuk menjual. Sebelum menggunakannya kita harus memeproleh keyakinan bahwa kuasa tersebut memang masih berlaku pada saat digunakan dalam akta.

15. Notaris yang mempunyai tempat kedudukan yang berbeda dengan tempat kedudukannya selaku PPAT

- Pasal 8 ayat (1) huruf e ji pasal 3 huruf g dan pasal 17 huruf g UUJN : Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Noataris.

- Pasal 9 huruf c PP No. 37 tahun 1998 menentukan . PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT

16. Daftar Pemegang Saham

- Pasal 52 UUPT menentukan:

(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Dalam pembuatan akta RUPS, PKR atau PKPS kita harus melihat apakah DPS telah dibuat dan telah sesuai dengan keadaan yang terakhir.

17. Menjual atau menjaminkan saham

- Jika saham tersebut diperoleh dalam perkawinan maka masuk dalam harta bersama, jadi untuk menjual atau menjaminkannya harus ada persetujuan isteri/suami.

18. Persekutuan Perdata/Firma dan CV bukan Badan hukum dan karenanya tidak dapat mendirikan atau menjadi pemegang saham dalam PT

- Yang dapat menjadi pendiri atau pemegang saham PT hanyalah perorangan dan badan hukum.

SUMBER : http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/materi-tpat-dr-udin-narsudin-shmhum.html
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Perlukah Roya Hak Tanggungan Jika Nasabah Mengajukan Kredit Lagi?

Selasa, 06 Mei 2014
Pertanyaan:
Perlukah Roya Hak Tanggungan Jika Nasabah Mengajukan Kredit Lagi?
Saya debitur di sebuah bank yang menjaminkan SHM saya dan pinjaman saya sudah saya angsur 50 %. Pertanyaan saya : 1. Apakah kalau saya mengajukan pinjaman lagi lebih besar atau sama dengan pinjaman saya semula jika pihak bank setuju, akan meroya dulu SHM saya ? 2. Kenapa harus di-Roya, kan saya masih nasabah di bank tersebut ?
Muhamat
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt544de23e52906.jpg
 
Pertama-tama kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan roya. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Arti Istilah Roya, istilah ini memang dikenal dalam ketentuan perundang-undangan mengenai tanah. Istilah roya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”):
 
“Pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut, sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai "roya", dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya.”
 
Berdasarkan penjelasan umum UU Hak Tanggungan tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan istilah roya adalah pencoretan pada buku tanah Hak Tanggungan karena hak tanggungan telah hapus.
 
Melihat pada pengertian roya di atas, dapat kita simpulkan bahwa roya akan dilakukan jika hak tanggungan telah hapus. Hak tanggungan itu sendiri hapus karena: (lihat Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan)
a.    hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
b.    dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
c.    pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
d.    hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
 
Ini berarti roya dilakukan jika perjanjian kredit yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan tersebut telah lunas.
 
Jika pinjaman Anda yang pertama telah lunas, dan Anda mengajukan pinjaman lagi (dituangkan dalam perjanjian kredit yang baru), maka Sertifikat Hak Milik yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan untuk pinjaman yang pertama akan dilakukan roya karena utang yang dijaminkan oleh Hak Tanggungan tersebut telah lunas.
 
Akan tetapi jika pinjaman yang Anda ajukan lagi maksudnya adalah untuk memperbesar jumlah pinjaman Anda pada perjanjian kredit yang sama (melakukan perubahan Perjanjian Kredit), maka Hak Tanggungan tersebut tidak perlu diroya.
 
Jadi, pada dasarnya roya tidak ada hubungan dengan apakah Anda tetap menjadi nasabah Bank tersebut atau tidak. Roya berhubungan dengan hapus atau tidaknya Hak Tanggungan, yang ditentukan dari hapus atau tidaknya utang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan tersebut.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Amankah Bagi Penjual Jika Tanahnya Dijaminkan Pembeli Sebelum Dilunasi?

Selasa, 13 Mei 2014
Pertanyaan:
Amankah Bagi Penjual Jika Tanahnya Dijaminkan Pembeli Sebelum Dilunasi?
Saya mau jual tanah dan bangunan. Sertifikat dan syarat lainnya sudah lengkap. Ada orang minat dengan bangunan tersebut tetapi orang tersebut mau memasukkan sertifikat saya dulu ke bank buat agunan hutang. Setelah keluar baru saya akan dikasih uang. Apakah cara jual tersebut bisa dipertanggungjawabkan? dan permintaan pembeli semua proses jual beli saya yang menanggung.
ketty wijoyo
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt544de23e52906.jpg
Kami kurang mendapatkan informasi apakah jual beli tanah yang mau Anda lakukan akan dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) terlebih dahulu atau langsung dengan membuat Akta Jual Beli (“AJB”).
 
Karena kami tidak mendapat informasi yang rinci mengenai perjanjian apa saja yang akan Anda dan si pembeli gunakan untuk melakukan jual beli ini, maka kami hanya bisa memberikan gambaran secara umum.
 
Jika Anda langsung membuat AJB antara Anda dengan si pembeli, sedangkan pembeli belum membayar harga tanah sebagaimana disepakati, tentu Anda tidak aman. Ini karena dengan adanya AJB yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), pembeli dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanah sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 
Dengan adanya pendaftaran peralihan hak, maka nama pemegang hak atas tanah tersebut akan berpindah dari Anda kepada si pembeli, sekalipun sebenarnya harga jual beli belum dibayar lunas oleh pembeli. Mengenai syarat-syarat balik nama sertifikat, dapat Anda lihat dalam artikel Balik Nama Sertifikat Tanah.
 
Lain halnya dengan PPJB. Dalam PPJB disepakati kewajiban-kewajiban para pihak yang masih harus dipenuhi sebelum dibuat AJB. Biasanya disepakati bahwa jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka PPJB batal, yang berarti jual beli tidak akan terjadi. Sehingga dengan dibuatnya PPJB, jika pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar harga jual beli, PPJB batal dan jual beli tidak akan terjadi.
 
Akan tetapi PPJB sekalipun tidak dapat menjamin Anda terlindungi. Ini karena jika sertifikat tanah atas nama Anda, dan tanah tersebut dijaminkan, maka bisa jadi yang dibuat adalah perjanjian jaminan hak tanggungan dimana Anda akan menjadi pihak ketiga pemberi jaminan. Yaitu Anda sebagai pihak ketiga memberikan benda milik Anda (dalam hal ini tanah) untuk dijadikan jaminan kebendaan. Sebagai benda jaminan, tentu Bank dapat melakukan eksekusi atas tanah Anda jika si pembeli tersebut wanprestasi atas perjanjian utangnya dengan Bank.
 
Lebih lanjut mengenai pihak ketiga pemberi jaminan, dapat dibaca dalam artikel Hukum Menggunakan Sertifikat Tanah Orangtua untuk Jaminan Bank.
 
Tentu saja sebelumnya Anda harus melihat dulu seperti apa perjanjian yang akan dibuat dengan Bank. Akan berbeda hal jika memang kredit yang diajukan oleh si pembeli kepada Bank adalah kredit untuk pembelian rumah atau yang biasa disebut Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”). Konstruksi perjanjiannya pun akan berbeda dengan kredit biasa.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png