Rabu, 13 Agustus 2014

Pencabutan Pemberian Tanah Garapan

Rabu, 06 Agustus 2014
Pertanyaan:
Pencabutan Pemberian Tanah Garapan
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mau sharing terhadap kasus yang saya alami sekarang. Kasus itu adalah mengenai pencabutan surat lahan garapan milik saya dan keluarga saya oleh kepala kampung (kades) tanpa disertai alasan dan dasar hukum serta prosedur yang jelas. Pertanyaan saya, apakah seorang kepala kampung itu berwenang mencabut surat garapan tersebut? Mohon penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih.
iman jagau

Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4c0e322d325fe/lt501a4ab130ea1.jpg
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) tidak mengatur tentang hak garap. Bahkan sejumlah literatur hukum pertanahan justru mengaitkan tanah garapan dengan pemakaian tanah tanpa seizin pemilik atau kuasanya dan pendudukan tanah secara tidak sah (onwettige occupatie).
 
Akan tetapi, sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Apakah atas Tanah Garapan Bisa Diterbitkan SHM?, walaupun mengenai tanah garapan tidak ada dalam UUPA, kita dapat melihat definisinya dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
 
Sehubungan dengan hal tersebut sebenarnya kami perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi dasar kepala kampung (kades) memberikan surat lahan garapan kepada Anda atau keluarga Anda. Dalam praktiknya (sebagaimana sesuai dengan definisi tanah garapan di atas), memang pemberian lahan garapan biasanya didasarkan pada Surat Perjanjian Lahan Garapan. Dengan demikian tunduk kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yaitu:
1.    Para pihak sepakat untuk terikat dalam perjanjian;
2.    Para pihak cakap secara hukum dalam membuat perjanjian;
3.    Merupakan suatu hal tertentu;
4.    Sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Pemberian atau peralihan hak menggarap tanah berkaitan erat dengan legalitas kepemilikan tanah dan sekaligus legalitas perjanjian. Mengingat hak menggarap adalah hak yang tidak atau belum diatur oleh UUPA.
 
Interpretasi atau konstruksi hak menggarap yang masih berada pada wilayah perdebatan, dan pada akhirnya secara lokal melahirkan peraturan daerah sebagai landasan hukum sementara, telah menjadikan surat keterangan menggarap dan surat pernyataan menggarap sebagai berkaitan dengan subyek hukum. Sebab suatu peralihan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, selalu membutuhkan kejelasan atas subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.
 
Apabila status obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sudah dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.
 
Dengan demikian perjanjian (jual beli) tersebut tidak memenuhi syarat obyektif. Apabila syarat obyektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut ialah perjanjian batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim, atau dalam Bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian tersebut adalah “null and void”. 
 
Demikian hal ini kami sampaikan. Terima kasih.
 
Dasar Hukum:
3.    Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt5396d67d3687b/lt5396d769df3c4.jpg

599 hits
Di: Pertanahan & Perumahan
sumber dari: S&H Attorneys at Law
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Prosedur Permohonan Hak Milik Tanah Reklamasi

Rabu, 06 Agustus 2014
Pertanyaan:
Prosedur Permohonan Hak Milik Tanah Reklamasi
Saya punya tanah lokasinya berada di dalam laut, di mana pada awalnya saya membeli tanah yang ada di lokasi yang sangat berdekatan dengan laut. Awalnya tanah tersebut berukuran hanya 9 meter diukur dari jalan raya dan berbatasan langsung di laut. Berhubung saya butuh tanah yang lebih besar, maka saya menimbun hingga saat ini ukurannya sudah menjadi 50 meter dari 9 meter awalnya. Yang ingin saya tanyakan apakah saya bisa menggunakan lagi tanah yang ada di sebelahnya yang tanahnya bukan berbentuk tanah namun berbentuk laut, dan lokasinya berada di belakang rumah tetangga tetapi tidak berbatasan langsung dengan rumah tetangga tersebut. Berhubung saya berada jauh dari daratan, rencananya tanah yang akan saya gunakan ini berjarak 30 meter dari rumah tetangga dimaksud dan dipisahkan oleh lautan, sebab saya punya tanah disampingnya yang sudah saya bangun yang berada di dalam laut dan telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah untuk mendapatkan sertifikat hak milik. Demikian mohon penjelasannya. Terima kasih.
piterson
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4c0e322d325fe/lt501a4ab130ea1.jpg
Terima kasih atas pertanyaan anda.
 
Berdasarkan pertanyaan tersebut di atas, menurut pemahaman kami, Anda melakukan reklamasi sehingga ada tanah baru yang muncul di pantai.
 
Mengenai tanah-tanah reklamasi ini, Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menag/KBPN”) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 410-1293 perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai Negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.
 
Dalam hal ini, Anda dapat mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut kepada Menag/KBPN melalui Kantor Pertanahan setempat.
 
Berdasarkan pertanyaan Anda di atas, kami berasumsi Anda bermaksud mengajukan permohonan Hak Milik. Namun demikian, dalam pertanyaan Anda menyebutkan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah. Padahal permohonan hak atas tanah diajukan kepada Menag/KBPN melalui Kantor Pertanahan setempat. Dalam hal ini harus diperjelas persetujuan tersebut untuk peralihan hak atau untuk pemberian sertifikat tanah.
 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) poin a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag/KBPN 9/1999”), Hak Milik dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia. Selanjutnya, Pasal 9 Permenag/KBPN 9/1999 mengatur permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis yang memuat:
1.    Keterangan mengenai pemohon:
a.    Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
b.    Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.    Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
a.    Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
b.    Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
c.    Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
d.    Rencana penggunaan tanah;
e.    Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);
3.    Lain-lain:
a.    Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
b.    Keterangan lain yang dianggap perlu.
 
Selain itu, permohonan hak milik tersebut juga dilampiri dengan: (Pasal 10 Permenag/KBPN 9/1999)
1.    Mengenai pemohon:
a.    Jika perorangan: foto copy surat bukjti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
b.    Jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.    Mengenai tanahnya:
a.    Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
b.    Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
c.    Surat lain yang dianggap perlu.
3.    Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon
 
Demikian penjelasan kami, semoga membantu. Terima kasih.
 
Dasar Hukum:
1.    Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
2.    Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 410-1293 perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.
 
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt5396d67d3687b/lt5396d769df3c4.jpg

767 hits
Di: Pertanahan & Perumahan
sumber dari: S&H Attorneys at Law
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Rabu, 11 Juni 2014

Keberlangsungan Hak Servituut Jika Tanah Telah Dijual kepada Orang Lain

Selasa, 10 Juni 2014
Pertanyaan:
Keberlangsungan Hak Servituut Jika Tanah Telah Dijual kepada Orang Lain
A mempunyai sebuah rumah yang keberadaannya terhalang oleh sebuah rumah B. Tidak ada akses jalan menuju rumah A, maka B memberikan sebagian ruas tanahnya kepada A untuk dijadikan jalan akses menuju rumah A. Kemudian B ini menjual rumahnya kepada C. Apakah persetujuan A dan B untuk ruas tanah yang dijadikan jalan ini, masih berlaku untuk C sebagai pembeli dan pemilik baru rumah B ini? Apa dasar hukumnya? Terima kasih.
iip kamaludin
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4c0e322d325fe/lt501a4ab130ea1.jpg
Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Anda kepada kami.
 
Berdasarkan uraian Anda, kami memiliki pemahaman bahwa A memiliki rumah yang letaknya di dalam dan terhalang oleh rumah milik B yang terletak di pinggir jalan. Untuk bisa keluar, A menggunakan akses jalan melalui tanah milik B tersebut.
 
Kami tidak mengetahui secara detail yang dimaksud B memberikan sebagian tanahnya kepada A untuk dijadikan jalan ke rumah ini berupa apa? Apakah pemberian tersebut berupa persetujuan B secara lisan kepada A atau dituangkan dalam sebuah akta di bawah tangan atau akta otentik yang menyatakan peralihan hak atas tanah tersebut.
 
Namun, berdasarkan kalimat selanjutnya dalam pertanyaan anda, yaitu “apakah persetujuan A dan B untuk ruas tanah yang dijadikan jalan ...”, kami mengasumsikan bahwa yang dimaksud dengan memberikan ini adalah berupa persetujuan secara lisan dari B kepada A untuk menggunakan tanahnya sebagai jalan.
 
Dalam hukum pertanahan di Indonesia, ada suatu hak yang biasa disebut pengabdian pekarangan (hak servituut) terkait dengan permasalahan tersebut di atas. Mengenai hak servituut ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”) mulai Pasal 674 sampai Pasal 710 BW.
 
Menurut Pasal 674 BW, pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain. Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang.
 
Setiap pengabdian pekarangan terdiri dari kewajiban untuk membiarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 675 BW).
 
Sementara itu dalam Pasal 686 BW disebutkan berbagai macam hak servituut, termasuk diantaranya hak untuk melintasi pekarangan dengan jalan kaki atau melintasi pekarangan dengan kendaraan. Berikut kutipan pasalnya:
 
“Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan untuk kaki adalah hak untuk melintasi pekarangan orang lain dengan jalan kaki.
Hak mengenai jalan kuda atau jalan ternak adalah hak untuk naik kuda atau menggiring ternak melalui jalan itu.
Hak mengenai jalan kendaraan adalah hak untuk melintas dengan kendaraan. Bila lebar jalan untuk jalan kaki, jalan ternak atau jalan kendaraan tidak ditentukan berdasarkan hak pengabdian, maka lebarnya ditentukan sesuai dengan peraturan khusus atau kebiasaan setempat.
Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan kuda atau jalan ternak mencakup juga hak pengabdian atas jalan untuk jalan kaki; hak pengabdian mengenai jalan kendaraan, mencakup juga hak pengabdian mengenai jalan kuda atau jalan ternak dan jalan untuk jalan kaki.”
 
Sebagaimana diketahui, dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), maka Buku kedua BW dinyatakan tidak berlaku kecuali pasal-pasal yang dinyatakan sebaliknya.
 
Namun demikian, hak servituut ini dalam prakteknya masih sering digunakan oleh sebagian besar hakim, hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 89/Pdt.G/2011/PN.Bitung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan:
 
“... semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial atau semacam hak servituut dalam BW,...”
 
“Menimbang, bahwa dalam kaitannya Tanah berfungsi Sosial, menurut Jayadi Setiabudi dalam bukunya “Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya” Penerbit PT. Suka Buku, hal. 26, berpendapat Jika tanah Hak Guna Bangunan karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab – sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lintas umum atau jalan air, pemegang Hak Guna Bangunan wajib memberikan jalan air, pemegang Hak Guna Usaha Bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu.
 
Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung No 38 K/PDT/2008 yang mana Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya menyatakan perbuatan Tergugat I membangun tembok permanen dan bangunan lain yang tidak permanen yang menutup gang/jalan masuk ke pekarangan milik Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
 
Selain itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung menyatakan:
 
“Bahwa lagipula, sebagai fasilitas umum (jalan keluar masuk) bagi Penggugat yang sudah lama berlangsung, harus tunduk kepada ketentuan Pasal 674 KUHPerdata tentang hak servitut, di mana pekarangan milik yang satu dapat digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang yang lain.”
 
“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, perbuatan Tergugat I membuat pagar tembok permanen yang menutup Gang/Jalan masuk ke tanah pekarangan milik Penggugat (HGB No. 239) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, ...”
 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, dengan demikian A tetap mempunyai hak untuk melintasi pekarangan milik C tersebut, meskipun B telah menjual tanahnya kepada C. Bukan karena adanya persetujuan antara A dan B, melainkan karena A mempunyai hak servituut terhadap tanah yang sekarang menjadi milik C.   
 
Hal ini sejalan dengan karakteristik hak kebendaan yaitu hak kebendaan melekat pada bendanya (dalam hal ini tanah), meskipun pemiliknya telah berubah.
 
Demikian jawaban kami semoga dapat membantu. Terima kasih.
 
Dasar Hukum:
  
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt5396d67d3687b/lt5396d769df3c4.jpg

427 hits
Di: Pertanahan & Perumahan
sumber dari: S&H Attorneys at Law
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Jika Obyek Jaminan Fidusia Dijual kepada Orang Lain

Selasa, 10 Juni 2014
Pertanyaan:
Jika Obyek Jaminan Fidusia Dijual kepada Orang Lain
Di dalam pekerjaan saya menemukan masalah. Ada salah satu nasabah saya sebut saja dengan inisial "N" dia mengajukan pinjaman dana dengan anggunan BPKB mobil. Dalam masa kredit dia mengoperalihkan kendaraan ke pihak ketiga yaitu anggota polri tanpa sepengetahuan perusahaan. Apakah saya bisa menarik kendaraan tersebut? dan apakah pihak ketiga tersebut melanggar kode etik kepolisian?
jerry28
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt506bc9aa28ce7.jpg
Karena Anda mengatakan bahwa yang dijadikan agunan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) mobil, kami berasumsi bahwa penjaminan ini dilakukan dengan fidusia.
 
Mengenai fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia).
 
Terkait dengan penjelasan Anda, maka objek yang akan dijaminkan sebagai jaminan fidusia adalah BPKB mobil sebagai tanda hak kepemilikan yang dialihkan, sedangkan mobilnya tetap berada pada kekuasaan pihak debitor dan masih tetap dapat dipakai.
 
Pada dasarnya dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, diatur bahwa jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada. Kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Ini disebut dengan prinsip "droit de suite".
 
Maksudnya adalah walaupun obyek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitor cidera janji.
 
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, dengan asumsi bahwa jaminan fidusia ini telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, perusahaan Anda tetap dapat mengeksekusi (atau berdasarkan penjelasan Anda “menarik”) mobil jaminan fidusia tersebut dari pihak ketiga, jika memang berdasarkan perjanjian kredit yang menjadi dasar perjanjian fidusia ini, debitor telah cidera janji/wanprestasi (lihat Pasal 15 UU Jaminan Fidusia).
 
Mengenai si pembeli mobil yang ternyata adalah anggota polisi, harus dilihat lagi bagaimana jual beli tersebut dilakukan. Jika memang telah sesuai dengan ketentuan jual beli, dalam hal tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka pada dasarnya anggota polisi tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku terutama kode etik kepolisian seperti yang Anda tanyakan.
 
Kode etik kepolisian itu sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“KEPP”).
 
Mengenai ketaatan anggota polisi terhadap hukum, maka hal tersebut terkait dengan salah satu ruang lingkup KEPP yaitu etika kepribadian (lihat Pasal 4 KEPP). Berdasarkan Pasal 5 huruf d KEPP, etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
1.    kehidupan beragama;
2.    kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
3.    sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 
Terkait etika kepribadian ini, setiap anggota Polri wajib: (lihat Pasal 11 KEPP)
a.    beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.    bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
c.    menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
d.    menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
e.    melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.
 
Ini berarti selama anggota polisi tersebut membeli mobil tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka ia tidak dapat dikatakan melanggar KEPP.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
2.    Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Sabtu, 19 April 2014

Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Jual Beli Tanah

Kamis, 20 Pebruari 2014
Pertanyaan:
Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Jual Beli Tanah
Saya ingin bertanya, bagaimana perhitungan PPH untuk suatu perumahan/developver jika untuk jual beli (PPJB) dilakukan pada tahun 2008 namun untuk Akta Jual beli (AJB) baru dilakukan tahun 2013? Terima kasih
defendi01


Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt506bc9aa28ce7.jpg
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU KUP”), setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
 
Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU KUP, dikatakan bahwa pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:
a.    pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
b.    pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
c.    pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.
 
Mengenai objek pajak penghasilan atas penjualan tanah dan/atau bangunan, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (“PP 48/1994”):
 
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.
 
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PP 48/1994 adalah:
a.   penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah;
b.   penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
c.  penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
 
Penghasilan jual beli tanah sebagai salah satu objek pajak baru dianggap ada pada saat penjualan dengan akta jual beli dilakukan. Ini karena jual beli tanah terjadi pada saat akta jual beli dilakukan, bukan pada saat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”). Dalam PPJB biasanya memuat hal-hal yang harus dipenuhi sebelum jual beli tanah tersebut terjadi. Oleh karena itu, jual beli tanah itu sendiri adalah pada saat dilakukannya akta jual beli.
 
Jadi, pajak penghasilan jual beli tanah tersebut baru ada pada saat akta jual beli dilakukan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Hak atas Tanah untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing

Jumat, 14 Maret 2014
Pertanyaan:
Hak atas Tanah untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing
Saya bekerja di salah satu perusahaan PMA. Perusahaan saya mempunyai tanah di wilayah Megamendung sekitar 4.000 m2 bersertifikat. Pada saat membeli tanah tersebut dari salah satu pengembang sertifikat awal adalah hak guna bangunan, tetapi setelah perpanjangan sertifikat tersebut berubah menjadi hak pakai. Yang saya tanyakan kenapa alasannya BPN mengubah hak guna bangunan menjadi hak pakai? Apa karena perusahaan saya PMA? Dan berapa lama masa berlaku hak pakai dan hak guna bangunan dan kekuatan hukumnya bagaimana? terimakasih atas jawabannya
SYAROPAH
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt506bc9aa28ce7.jpg
Sebelumnya kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (“PMA”). Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”), PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
 
Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 UU 25/2007).
 
PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007). Oleh karena itu, walaupun merupakan perusahaan PMA, akan tetapi perusahaan tempat Anda bekerja tetap merupakan badan hukum Indonesia.
 
Mengenai Hak Guna Bangunan (“HGB”), berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), yang dapat mempunyai HGB ialah:
a.    warga-negara Indonesia;
b.    badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 
Sedangkan yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah (lihat Pasal 42 UUPA):
a.    warga-negara Indonesia;
b.    orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
c.    badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
d.    badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
 
Melihat pada ketentuan tersebut, sebenarnya tidak menjadi masalah jika perusahaan PMA tersebut mempunyai HGB.
 
Terkait dengan jangka waktu hak-hak tersebut, menurut Pasal 35 UUPA, jangka waktu HGB adalah paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.
 
Sedangkan jangka waktu Hak Pakai adalah selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu (Pasal 41 ayat (2) UUPA). Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP 40/1996”), jangka waktu HGB maksimal adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk Hak Pakai pada tanah tertentu. Lebih lanjut silakan baca Syarat Meningkatkan Hak Pakai Menjadi Hak Milik.
 
Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya status perusahaan tempat Anda bekerja sebagai perusahaan PMA bukan menjadi alasan perubahan status hak atas tanah yang dipunyai (dari HGB menjadi Hak Pakai).
 
Sekedar informasi, berdasarkan Pasal 21 PP 40/1996, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah:
a.         Tanah Negara;
b.         Tanah Hak Pengelolaan;
c.         Tanah Hak Milik.
 
HGB atas tanah Negara, atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi syarat (Pasal 26 ayat (1) PP 40/1996):
a.    tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
b.    syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
c.    pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 19.
d.    tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.
 
Sedangkan HGB atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan (Pasal 26 ayat (2) PP 40/1996).
 
Terkait dengan permasalahan Anda dimana HGB tersebut berubah menjadi Hak Pakai, pada dasarnya HGB dapat hapus karena beberapa hal di bawah ini (Pasal 35 ayat (1) PP 40/1996):
a.    berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
b.    dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :
1)    tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau
2)    tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau
3)    putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
c.         dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
d.         dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
e.         ditelantarkan;
f.         tanahnya musnah;
g.         ketentuan Pasal 20 ayat (2), yaitu pemegang HGB tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang HGB.
 
Mengenai berubahnya HGB menjadi Hak Pakai ini, kami kurang mendapat informasi yang lengkap, sehingga sebaiknya Anda tanyakan kepada pihak badan pertanahan untuk keterangan lebih rinci mengenai perubahan hak tanah perusahaan tempat Anda bekerja itu.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.gif
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png