Rabu, 25 Maret 2015

Tahapan Balik Nama Sebagian Warisan Kakek untuk Cucu

Selasa, 24 Maret 2015
Pertanyaan:
Tahapan Balik Nama Sebagian Warisan Kakek untuk Cucu
Kakek saya mempunyai 6 orang anak. Dan kepada 2 orang anaknya beliau mewariskan sebidang tanah untuk dibagi 2, yaitu ayah saya dan adiknya yang bungsu. Sedangkan ayah mempunyai 4 orang anak. Keinginan ayah saya dan sudah dimusyawarahkan bersama keluarga adalah tanah yang diwariskan oleh kakek saya akan dihibahkan langsung kepada anaknya yang ke-2. Bagaimana prosedurnya untuk memecah sertifikat tersebut? Bisakah sertifikat itu langsung dipecah dan dibalik nama ke adik bungsu ayah dan anak ayah yang ke-2? Terima kasih.
Lian Chandra
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4eddd7528cbe1/lt50c7006c988b1.jpg
Intisari:
 
 
Apabila terdapat wasiat dari kakek Anda, maka bisa langsung dibuat akta hibah. Akan tetapi dalam hal tidak dibuat wasiat secara tertulis di hadapan Notaris, sehingga tidak bisa langsung dibuatkan akta hibahnya, maka proses yang ditempuh adalah balik nama dan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (“APHB”) biasa.
 
Prosesnya adalah sebagai berikut:
1.    Proses turun waris (balik nama waris) dengan membayar pajak waris, sehingga tanah dibaliknama ke atas nama seluruh anak-anak dulu (B, C,D,E,F,G).
2.    Setelah itu dilakukan pemecahan sertifikat menjadi 2 bagian (menjadi X dan Y).
3.    Lalu untuk bidang tanah “X” dibuatkan akta hibah dari B, C, D, E, F, G kepada B-2 (anak B); sedangkan
4.    Untuk bidang tanah “Y” dibuatkan APHB dimana B, D, E, F, dan G melepaskan haknya kepada C.
5.    Masing-masing untuk point 3 dan 4 dilakukan pembayaran pajaknya seperti pajak jual beli, walaupun menggunakan mekanisme hibah. Karena hibah garis ke samping tetap dikenakan pajak seperti pajak jual beli.
6.    Proses balik nama: untuk tanah X dibaliknama ke B-2 sedangkan tanah Y dibaliknama ke C.
 
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Salam,
 
Tanah dari kakek merupakan bagian dari keseluruhan harta warisan (boedel waris) yang sejatinya dibagi ke semua ahli waris, sesuai dengan bagiannya.
 
Dalam pertanyaan Saudara, tidak dijelaskan detilnya apakah kakek sudah meninggal dan apakah tanah tersebut masih terdaftar atas nama kakek? Oleh karena itu kami mengambil asumsi bahwa kakek Saudara sudah meninggal dunia dan sertifikat masih terdaftar atas nama kakek Saudara.
 
Walaupun kakek memiliki 6 orang anak, yang diberi tanah tersebut hanyalah kedua orang anaknya. Sehingga ada yang disebut hibah wasiat (jika memang ada wasiat).
 
Hibah wasiat tersebut harus dibuat sebelum kakek meninggal dunia. Seperti yang Saudara sampaikan, bahwa sebidang tanah tersebut beliau berikan kepada anak yang bungsu dan ayah Saudara. Penyebutan pesan ini spesifik, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) bahwa “Dalam wasiat, baik secara tertulis maupun lisan, harus disebutkan dengan tegas dan jelas, siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan”. Dalam Hukum Waris, pemberian pesan seperti itu, dikenal dengan Hibah Wasiat. Hibah Wasiat hanya dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Tentu saja, Hibah Wasiat ini tidak serta merta dapat dilaksanakan, ia harus memenuhi persyaratan yang ada.
 
Di dalam Pasal 195 KHI disyaratkan bahwa:
(1)     Wasiat dilakukan secara lisan, dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau Notaris.
(2)     Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
(3)     Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila, disetujui oleh semua ahli waris.
(4)     Persetujuan dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dan Notaris.
 
Sedangkan jika Saudara beragama non-muslim, maka mengenai wasiat merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dalam Pasal 875 KUHPer, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. J. Satrio dalam bukunya Hukum Waris (hal. 180) mengatakan bahwa suatu testament adalah suatu akta, kata mana menunjuk pada syarat, bahwa testament harus berbentuk suatu tulisan, sesuatu yang tertulis. Yang mana dalam permasalahan Anda, wasiat tersebut tidak berbentuk tertulis, sehingga sudah tidak memenuhi ketentuan mengenai wasiat.
 
Ini berarti jika Anda beragama non-muslim, maka merujuk pada ketentuan KUHPer, wasiat tersebut harus berbentuk tertulis. Lebih lanjut bisa dibaca dalam artikel Diberikan Warisan oleh Pewaris Tanpa Ada Surat Wasiat.
 
Dalam hal tidak dibuat wasiat secara tertulis di hadapan Notaris, sehingga tidak bisa langsung dibuatkan akta hibahnya, maka proses yang ditempuh adalah balik nama dan pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (“APHB”) biasa.
 
Dengan demikian, maka terdapat tiga peristiwa hukum di dalamnya:
1.    kematian kakek (sebut saja namanya A) yang meninggalkan harta berupa tanah atas nama A. Dimana A memiliki 6 orang anak: B, C, D, E, F, G.
2.    Pewasiatan tanah (atas nama kakek A tersebut) kepada 2 anak kandung kakek (sebut saja B dan C). Dimana B memiliki 4 orang anak: B-1, B-2, B-3 dan B-4.
3.    Sertifikat yang sudah dipecah dan menjadi bagian B akan dihibahkan ke anaknya yang ke-2 (B-2).  
 
Setiap kematian, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat surat keterangan kematian dari kelurahan (pribumi) atau dengan Akta Notaris (WNI keturunan), kemudian dibuat Surat Keterangan Waris (“SKW”). Dari SKW, diketahui siapa saja ahli waris yang berhak, sehingga dapat dipastikan siapa saja ahli waris dari pewaris dan siapa saja yang berhak atas harta warisan.
 
Pada praktiknya, jika tidak dibuatkan akta Hibah wasiat secara notariil, maka setiap kali terjadi kematian, harus terjadi proses pewarisan. Walaupun nantinya tanah tersebut akan dipecah dua dan diberikan kepada masing-masing nama. Sehingga tahapannya menjadi sebagai berikut:
1.    Proses turun waris (balik nama waris) dengan membayar pajak waris, sehingga tanah dibaliknama ke atas nama seluruh anak-anak dulu (B, C,D,E,F,G).
2.    Setelah itu dilakukan pemecahan sertifikat menjadi 2 bagian (menjadi X dan Y).
3.    Lalu untuk bidang tanah “X” dibuatkan akta hibah dari B, C, D, E, F, G kepada B-2 (anak B); sedangkan
4.    Untuk bidang tanah “Y” dibuatkan APHB dimana B, D, E, F, dan G melepaskan haknya kepada C.
5.    Masing-masing untuk point 3 dan 4dilakukan pembayaran pajaknya seperti pajak jual beli, walaupun menggunakan mekanisme hibah. Karena hibah garis ke samping tetap dikenakan pajak seperti pajak jual beli.
6.    Proses balik nama: untuk tanah X dibaliknama ke B-2 sedangkan tanah Y dibaliknama ke C.
 
Untuk syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah:
a.    Data tanah
1.    Sertifikat asli;
2.    Pajak Bumi Bangunan (PBB) asli 5 tahun terakhir, berikut Surat Tanda Terima Setoran;
3.    Izin Mendirikan Bangunan (IMB) asli.
 
b.    Data pemberi dan penerima hibah
1.    foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2.    foto copy Kartu Keluarga;
3.    foto copy akta kelahiran.
 
Demikian, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
2.    Kompilasi Hukum Islam.
 
Referensi:
1.    Irma Devita Purnamasari, “Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak dalam memahami Hukum Waris”.
2.     ___________________. “Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak dalam memahami Hukum Pertanahan”.
  
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f266c719020a/lt4f2769f14f281.jpg

225 hits
Di: Hukum Perdata
sumber dari: Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual

Senin, 23 Maret 2015
Pertanyaan:
Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual
Bisakah saya mengajukan gugatan pembatalan akta kuasa jual yang mana sertifikat sudah beralih atas nama orang lain dan saya tidak pernah marasa membuat akta tersebut? Dan saya merasa dibohongi oleh Notaris yang membuat karena saya merasa yang saya tandatangani itu adalah cuma ikatan jual beli. Apakah perlu saya lapor polisi untuk penguatan gugatan saya tersebut?
entje achmad hasbi assiddiq
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4eddd7528cbe1/lt50c7006c988b1.jpg
 
Intisari:
 
 
Jika yang Anda buat adalah Pengikatan Jual Beli Lunas, maka pada umumnya terdapat kuasa untuk menjual. Fungsi dari kuasa untuk menjual ini adalah perlindungan (kepastian hukum) kepada pembeli yang sudah membayar lunas tetapi belum bisa balik nama sertifikat tersebut karena ada syarat yang belum dipenuhi.
 
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Salam,
 
Konsep dasar transaksi jual beli tanah adalah terang dan tunai. Terang, berarti dilakukan secara terbuka, jelas objek dan subjek pemilik, lengkap surat-surat serta bukti kepemilikannya. Tunai, berarti dibayar seketika dan sekaligus. Dibayarkan pajak-pajaknya, tanda tangan Akta Jual Beli, untuk kemudian diproses balik nama sertifikatnya.
 
Namun, pada praktiknya, karena berbagai alasan, konsep terang dan tunai itu seringkali belum dapat dipenuhi. Belum terpenuhi, bukan berarti transaksi tidak bisa dilakukan, ada instrumen lain, yaitu dengan Akta Pengikatan Jual Beli (“PJB”) sebagai pengikat, sebagai tanda jadi transaksi jual beli tersebut, sambil menunggu yang belum beres. Belum terpenuhinya persyaratan untuk Akta Jual Beli, bisa jadi karena pembayaran belum lunas/dicicil, sertifikat masih dalam proses pemecahan atau proses lainnya, belum mampu membayar pajak, atau kondisi lainnya yang legal.
 
Akta Pengikatan Jual Beli dibuat dengan 2 (dua) versi, yaitu:
1.    Akta Pengikatan jual beli yang baru merupakan janji-janji karena biasanya harganya belum lunas (biasa disebut sebagai: PJB Belum Lunas)
2.    Akta Pengikatan Jual beli yang pembayarannya sudah dilakukan secara LUNAS, namun belum bisa dilaksanakan pembuatan akta jual belinya di hadapan PPAT yang berwenang, karena masih ada proses yang belum selesai, misalnya: masih sedang dalam proses pemecahan sertifikat, masih sedang dalam proses penggabungan dan berbagai alasan lain yang menyebabkan Akta Jual Beli belum bisa dibuat (biasa disebut sebagai: PJB Lunas).
 
Jika bentuknya adalah PJB Belum Lunas, maka di dalamnya tidak ada kuasa, kecuali syarat-syarat pemenuhan suatu kewajiban. Sedangkan jika pembayaran sudah lunas dan dibuatkan PJB Lunas, maka di dalamnya dibarengi dengan Kuasa untuk menjual, dari penjual kepada pembeli. Jadi, ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, tanpa perlu kehadiran penjual-karena sudah terwakili-sudah memberikan kuasa, dengan redaksi kuasa untuk menjual kepada pembeli, Notaris/PPAT dapat langsung membuatkan Akta Jual Belinya untuk kemudian memproses balik nama sertifikatnya.
 
Dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) menyebutkan, “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelengarakan suatu urusan”.
 
Kuasa untuk menjual, masuk kedalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sajaMaka dari itu, untuk kuasa menjual ini, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya (Pasal 1796 KUHPerdata).
 
Kuasa untuk menjual ini, bisa masuk sebagai klausul dalam PJB, bisa juga berdiri sendiri, berbentuk akta tersendiri. Jadi, ketika tanda tangan, menandatangani dua akta: PJB dan Akta Kuasa Untuk Menjual. Dalam hal Kuasa untuk menjual masuk sebagai klausul dalam PJB, maka yang ditandatangani hanyalah akta PJB saja.
 
Dalam kasus Saudara, tampaknya Kuasa untuk menjual tersebut masuk sebagai klausul di dalam PJB. Sebelum penandatanganan PJB, Notaris membacakan dan menjelaskan isi dari akta untuk kemudian ditandatangani oleh Saudara dan pembeli sebagai tanda telah mengerti, saling setuju dan sepakat.
 
Saudara dapat membaca kembali pasal demi pasal dalam salinan akta PJB tersebut, pelajari isi dari klausulnya, karena dari sanalah dasar, langkah apa yang dapat Saudara tempuh selanjutnya. Jika dalam klausul tersebut dinyatakan/diatur dengan kata-kata yang tegas bahwa Saudara memberikan kuasa untuk menjual kepada pembeli, maka pada saat terpenuhinya semua persyaratan untuk meningkatkan PJB menjadi Akta Jual Beli, Saudara, selaku penjual, memang tidak perlu repot-repot untuk hadir kembali menandatangani Akta Jual Beli-nya, cukup pembeli saja. Pembeli bertindak selaku kuasa dari penjual, atas dasar kuasa yang sudah ada di PJB, yang mana PJB itu telah ditandatangani dengan sempurna oleh penjual dan pembeli. Namun, jika di PJB tidak terdapat klausul Kuasa untuk menjual, sebagai dasar sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka Saudara dapat melapor ke pihak berwenang.
 
Untuk jenis akta PJB Lunas, Kuasa Menjual yang terdapat di dalam akta PJB Lunas bersifat mutlak, artinya tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi pembeli yang sudah membayar lunas harga yang sudah dibayarkannya secara penuh namun belum bisa dilaksanakan baliknamanya karena satu dan lain hal ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Perlu juga diperhatikan bahwa, jika kuasa menjual ini bagian yang tak terpisahkan dari PJB Lunas, maka dalam hal akta PJB Lunas tersebut telah ditandatangani dengan sempurna tanpa ada unsur khilaf, paksaan maupun tipuan, maka proses PJB Lunas, yang dilanjutkan menjadi AJB dan sampailah pada balik nama sertifikat tersebut, memang sudah berjalan sebagaimana seharusnya.
 
Kecuali jika kuasa menjual yang dibuat secara murni dengan tujuan untuk menjualkan suatu aset tanpa terkait dengan akta PJB tersebut. Kuasa menjual murni tersebut dapat dicabut dengan menggunakan akta pencabutan kuasa, dalam hal jual beli dan baliknama belum dilakukan. Namun demikian, jika sudah dibaliknama, berarti akta jual beli sudah terjadi. Pembatalan jual beli harus melalui gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang jika Saudara dapat membuktikan bahwa pemberian kuasa diberikan karena khilaf, ada paksaan ataupun karena penipuan.
 
Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa dilihat di buku Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak dalam Memahami Masalah “Hukum Waris”, Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. (Kaifa, 2014).
 
Demikian, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
 
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f266c719020a/lt4f2769f14f281.jpg

1104 hits
Di: Hukum Perdata
sumber dari: Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Senin, 16 Maret 2015

Pemberi Jaminan Fidusia Berkewarganegaraan Asing

Jumat, 13 Maret 2015
Pertanyaan:
Pemberi Jaminan Fidusia Berkewarganegaraan Asing
Apakah seseorang dengan kewarganegaraan asing dapat diberikan ataupun memberikan jaminan fidusia di Indonesia? Jika iya, apa dasar hukumnya? Dan apa ada resiko jika notaris membuatkan akta fidusia kepada orang asing tersebut? Mohon bantu penjelasannya ya, Admin. Terima kasih.
prema
Jawaban:
http://static.hukumonline.com/frontend/default/images/gravatar-140.png
Intisari:
 
 
Pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum yang melarang warga negara asing untuk menjadi pemberi jaminan fidusia maupun penerima jaminan fidusia. Terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengizinkan, ada juga yang tidak.
 
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.
 
Untuk menjawab pertanyaan Saudara, sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia. Adapun pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”) yang menyatakan:
 
“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”
 
Berkaitan dengan pertanyaan saudara, hal ini erat kaitannya dengan subjek jaminan fidusia. Terkait subjek jaminan fidusia, secara eksplisit tidak diatur dalam UUJF mengenai apakah subjek jaminan fidusia tersebut dipengaruhi oleh kewarganegaraan seseorang atau tidak. Namun layaknya sebuah perjanjian, perjanjian jaminan fidusia pun terdiri dari pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai subjek jaminan fidusia, yang diantaranya adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 UUJF menyebutkan, bahwa:
 
Pasal 1 angka 5 UUJF:
“Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.”
 
Pasal 1 angka 6 UUJF:
“Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.”
 
Selain itu dapat dijelaskan pula bahwa yang bertindak sebagai pemberi fidusia adalah debitur (pihak yang mempunyai utang) maupun pihak ketiga. Sedangkan penerima fidusia adalah kreditur (pihak yang mempunyai piutang) yang bisa lebih dari satu dalam rangka pembayaran kredit konsorsium sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 8 UUJF.
 
Berikut kami akan menjawab pertanyaan Saudara, apakah seseorang dengan kewarganegaraan asing dapat diberikan ataupun memberikan jaminan fidusia di Indonesia? Jika iya, apa dasar hukumnya?
 
Kami mengasumsikan bahwa yang saudara maksud dengan seseorang yang diberikan dan memberikan jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 UUJF di atas. UUJF sebagai dasar hukum yang pasti memang tidak mengatur secara jelas apakah kewarganegaraan seseorang mempengaruhi dalam memberikan maupun menerima suatu jaminan fidusia.
 
Namun, dalam bukunya “Hukum Jaminan”, Prof. Purwahid Patrik, S.H. & Kashadi, S.H. mengatakan bahwa “Oleh karena pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus notaris Indonesia, maka pemberi fidusia tidak dapat dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing kecuali penerima fidusia karena hanya berkedudukan sebagai kreditur/penerima fidusia”.
 
Hal tersebut didasarkan pada Penjelasan Pasal 11 UUJF yang menyatakan bahwa “Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, “.
 
Dengan demikian, warga negara asing dapat pula menjadi bagian dari subjek jaminan fidusia, yang dalam hal ini mengacu pada UUJF, warga negara asing hanya diberi ruang sebagai penerima fidusia/kreditur mengingat dalam hal mendaftarkan jaminan fidusia pelaksanaannya dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia (berdasarkan wilayahnya masing-masing) dan itu berarti pemberi fidusia haruslah warga negara Indonesia di mana Kantor Pendaftaran Fidusia yang menjadi tempat mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut berada di dalam lingkungan Departemen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan akta jaminan fidusia tersebut pun haruslah dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris Indonesia oleh pemberi maupun penerima fidusia.
 
Terkait dengan permasalahan apakah ekspatriat yang berdomisili di Indonesia bisa bertindak sebagai pemberi Fidusia, sepanjang yang bisa kami jawab berdasarkan literatur yang ada dari buku “Hukum Jaminan” karya Prof. Purwahid Patrik, S.H. & Kashadi, S.H. & “Jaminan Fidusia” karya Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, disebutkan bahwa WNA tidak dapat bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan terbatas hanya sebagai penerima Fidusia.
 
Dalam prakteknya sendiri terdapat 2 pandangan atas hal iniPandangan pertama berpendapat tidak diperkenankannya WNA bertindak sebagai pemberi fidusia. Ini pada dasarnya terkait dengan enforcement dari eksekusi fidusia tersebut. Pada dasarnya benda yang difidusiakan tersebut tetap dikuasai oleh Pemberi Fidusia, sehingga bisa saja sewaktu-waktu apabila WNA tersebut meninggalkan Indonesia eksekusinya akan sangat sulit, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yakni:
 
“Pengamanan terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:
1.    Ada permintaan dari pemohon;
2.    Memiliki akta jaminan fidusia;
3.    Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4.    Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
5.    Jaminan fidusia berada di wilayah Negara Indonesia
 
Namun selain itu terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa WNA ataupun ekspatriat dapat saja bertindak sebagai pemberi Fidusia, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUJF yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, tidak ada larangan atas kewarganegaraan pemilik obyek tersebut sepanjang dialah pemilik jaminan fidusiaDalam hal eksekusinya pun yang akan dieksekusi ialah Sertifikat Jaminan Fidusia yang dipegang oleh Penerima Fidusia, jadi tidak memerlukan kehadiran Pemberi Fidusia, yang penting memegang Sertifikat Jaminan Fidusia dan obyek Fidusia dapat diakses untuk dieksekusi.
 
Kemudian terkait dengan pertanyaan Saudara mengenai resiko dari Notaris yang membuat akta Fidusia bagi WNA, kami kurang mengerti dengan maksud dari pertanyaan Saudara, namun dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF disebutkan bahwa, “pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”, sehingga akta Notaris yang dibuat harus tetap disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 UUJF tersebut.
 
Perlu kami tambahkan juga apabila sistem pendaftaran Fidusia telah bersifat online maka akan sangat sulit bagi pihak Notaris untuk mendaftarkan Fidusia tersebut walaupun WNA tersebut berdomisili misalnya di Indonesia, karena domisili tersebut bersifat sementara (temporary) dan bukannya permanent di Indonesia.
 
Namun apabila misalnya Notaris menerima untuk membuatkan akta jaminan Fidusia dimana pemberi Fidusia adalah WNA maka biasanya Notaris harus lebih berhati-hati untuk menghindari resiko gagalnya eksekusi atau pelunasan jaminan Fidusia tersebut, biasanya Notaris harus meminta beberapa surat keterangan seperti surat keterangan kerja, surat pernyataan dari pasangan jika ada, surat keterangan penghasilan, ataupun surat-surat lainnya tergantung dengan kasusnya. Untuk jangka waktu pemberian Fidusia pun harus disesuaikan dengan jangka waktu izin tinggal WNA tersebut di Indonesia untuk menghindari risiko Pemberi Fidusia yang harus meninggalkan Indonesia setelah izin tinggalnya berakhir.
 
Pada akhirnya praktik Pemberi Fidusia yang dilakukan oleh WNA ini harus dikembalikan lagi kepada sikap Notaris masing-masing yang akan menerima untuk membuatkan akta Jaminan Fidusia itu atau tidak menerima, karena ternyata dalam praktiknya ada yang tidak bersedia menerima berdasarkan pandangan pertama namun adapula yang memperbolehkan sesuai dengan pandangan kedua, karena secara eksplisit pun tidak ada aturan hukum yang mengatakan bahwa Pemberi Fidusia haruslah berkewarganegaraan Indonesia
 
Demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
2.    Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
 
Referensi:
1.    Prof. Purwahid Patrik., SH & Kashadi., SH. 2009. Hukum Jaminan. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
2.    Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia.
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4ddc7b5f4b341.jpg

357 hits
Di: Hukum Perdata
sumber dari: Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Cara Mendapatkan Duplikat Tambahan Berita Negara

Jumat, 13 Maret 2015
Pertanyaan:
Cara Mendapatkan Duplikat Tambahan Berita Negara
Bagaimana cara mendapatkan duplikat berita negara untuk pendirian PT? Karena berita negara yang lama hilang. Terima kasih.
tjenderawasih
Jawaban:
http://static.hukumonline.com/frontend/default/images/gravatar-140.png
Intisari:
 
 
Cara mendapatkan Tambahan Berita Negara yang hilang tersebut adalah melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Perum Percetakan Negara RI atau ditujukan kepada Kemenkumham, dengan menyampaikan data-data PT terkait beserta dengan alasan permohonan Tambahan Berita Negara yang baru. Hal ini juga berlaku apabila Anda mengajukan permohonan ini melalui jasa Notaris.
 
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kami asumsikan bahwa ‘duplikat berita negara’ yang Anda maksud adalah tambahan berita negara yang memuat akta pendirian perseroan terbatas (“PT”), yang dapat diperoleh melalui instansi yang menerbitkannya, yakni melalui Perusahaan Umum (“Perum”) Percetakan Negara Republik Indonesia ataupun melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”).
 
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang ditugaskan pemerintah untuk menerbitkan dan mengumumkan akta pendirian PT dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia (“PP No. 72 Tahun 2012”), yang selengkapnya berbunyi:
 
Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk:
a.    mencetak dan menyebarluaskan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengundangan;
b.    mencetak dan menyebarluaskan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.    mengelola administrasi penomoran Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pengumuman; dan
d.    mencetak Naskah Pidato Kenegaraan”.
 
Berdasarkan ketentuan di atas, sudah jelas bahwa Perum Percetakan Negara RI bertugas untuk mencetak dan menyebarluaskan Berita Negara RI dan Tambahan Berita Negara RI yang mengumumkan sebuah pendirian PT.
 
Selain Perum Percetakan Negara RI, tambahan berita negara tersebut dapat diperoleh melalui Kemenkumham, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 303 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-05.OT.01.01 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI (“Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010”) yang selengkapnya berbunyi demikian:
 
Seksi Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengecekan, pencatatan dan pendistribusian berkas permohonan serta pengelolaan arsip dan dokumentasi perseroan tertutup, perseroan terbuka, lembaga keuangan dan penanaman modal dan badan hukum sosial, pemberian data, pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta pendirian perseroan dan badan hukum sosial beserta keputusan menteri, akta perubahan anggaran dasar perseroan dan badan hukum sosial beserta keputusan menteri, akta perubahan anggaran dasar perseroan dan badan hukum sosial yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri serta pengumuman pembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa Kemenkumham bertugas untuk melakukan pengumuman Tambahan Berita Negara RI akta pendirian perseroan. Sehingga, selain melalui Perum Percetakan Negara RI, Tambahan Berita Negara tersebut juga dapat diperoleh dari Kemenkumham.
 
Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Anda, cara mendapatkan Tambahan Berita Negara yang hilang tersebut adalah melalui surat permohonan yang ditujukan kepada Perum Percetakan Negara RI atau ditujukan kepada Kemenkumham, dengan menyampaikan data-data PT terkait beserta dengan alasan permohonan Tambahan Berita Negara yang baru. Hal ini juga berlaku apabila Anda mengajukan permohonan ini melalui jasa Notaris.
 
Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
2.    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-05.OT.01.01 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4ddc7b5f4b341.jpg

429 hits
Di: Hukum Perusahaan
sumber dari: Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Jumat, 06 Februari 2015

Menjaminkan Barang Milik Anak di Bawah Umur

Kamis, 05 Pebruari 2015
Pertanyaan:
Menjaminkan Barang Milik Anak di Bawah Umur
Jika SHM a/n istri dan istri sudah meninggal, apakah bisa SHM tersebut dijadikan jaminan kredit atas nama suami? Suami sudah ada surat kuasa ahli waris dan surat keterangan ahli waris dari notaris. Jika bisa dijadikan jaminan, apa saja persyaratan yang diperlukan? Sebagai informasi tambahan, anak-anak mereka masih kecil dan belum mempunyai KTP. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.
Goenawan
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt544de23e52906.jpg
 
 
Intisari:
 
 
Dalam hal tanah sertifikat hak milik tersebut merupakan harta bersama dari suami dan istri, maka saat si istri meninggal, yang berhak atas setengah bagian istri dalam harta bersama itu adalah para ahli warisnya. Para ahli warisnya adalah si suami dan anak-anak mereka. Untuk menjaminkan tanah yang juga merupakan milik anak-anak mereka, dibutuhkan penetapan pengadilan.
 
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Pertama-tama perlu dicari tahu dulu apakah tanah dengan sertifikat hak milik (“SHM”) tersebut dibeli sebelum perkawinan suami dan istri, atau dibeli selama perkawinan. Kemudian jika tanah SHM itu dibeli selama perkawinan suami dan istri, apakah suami dan istri tersebut membuat perjanjian kawin sebelum menikah?
 
Karena kurangnya keterangan yang diberikan, kami asumsikan tanah SHM tersebut dibeli selama perkawinan suami dan istri, serta antara suami dan istri tersebut tidak dibuat perjanjian kawin sebelum menikah.
 
Dalam keadaan tersebut, maka walaupun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah nama si suami, tanah tersebut adalah tetap harta bersama karena dibeli selama perkawinan mereka. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Atas harta bersama ini, yang berhak untuk melakukan tindakan hukum adalah suami atau isteri, atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan).
 
Karena si istri telah meninggal dunia, maka setengah bagian si istri dalam harta bersama tersebut menjadi milik ahli warisnya, yaitu si suami, dan anak-anak mereka. Ini berdasarkan Pasal 874Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”):
 
Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.
 
Terkait dengan tanah SHM tersebut yang akan dijadikan jaminan kredit, maka atas tanah tersebut akan dibebankan hak tanggungan. Yang berhak membebankan tanah tersebut dengan hak tanggungan adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut, yaitu pemilik tanah tersebut, yang mana setelah si istri meninggal dunia, yang menjadi pemilik tanah tersebut adalah si suami dan anak-anak mereka. Mengenai siapa yang berhak membebankan hak tanggungan di atur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:
 
“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.”
 
Suami sebagai orang tua yang hidup terlama menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak mereka. Berdasarkan uraian pertanyaan Anda, anak-anak tersebut belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk, berarti anak-anak tersebut belum berusia 17 tahun, yang berarti anak-anak tersebut belum dewasa (usia dewasa adalah 18 tahun). Karena anak-anak tersebut belum berusia dewasa, maka anak-anak tersebut tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri (menjaminkan tanah tersebut).
 
Berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
 
Dalam UU Perkawinan tidak diatur lebih lanjut mengenai cara orang tua memindahkan atau membebankan barang-barang tetap milik anaknya, oleh karena itu kita merujuk pada ketentuan dalam KUHPer. Sama dengan pengaturan dalam Pasal 48 UU Perkawinan, Pasal 309 KUHPer juga menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan harta kekayaan milik anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan dalam Bab XV Buku I KUHPer. Dalam Pasal 393 KUHPer diatur mengenai pembebanan barang-barang milik anak yang belum dewasa oleh wali. Yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya kuasa dari pengadilan negeri (penetapan pengadilan). Pengaturan ini dapat juga diterapkan dalam pembebanan barang-barang milik si anak oleh orang tua yang hidup terlama (dalam hal ini si suami).
 
Pasal 393 KUHPer:
Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.
 
Ini berarti untuk menjaminkan tanah tersebut, yang juga milik dari anak-anak mereka, harus dilihat terlebih dahulu apakah kepentingan anak itu menghendaki, dengan meminta penetapan dari pengadilan untuk menjaminkan tanah tersebut.
 
Oleh karena itu, persyaratan yang diperlukan selain akta kematian istri, surat keterangan ahli waris, serta identitas dari para ahli waris, diperlukan juga penetapan dari pengadilan bahwa si suami (si ayah) telah diberikan kuasa untuk dapat menjaminkan benda tetap milik anaknya, yaitu bagian anak tersebut dalam tanah warisan ibunya.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.  
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png

Kamis, 05 Februari 2015

Apakah Hak Tanggungan Tetap Berlaku Jika Tanah Disengketakan?

Kamis, 15 Januari 2015
Pertanyaan:
Apakah Hak Tanggungan Tetap Berlaku Jika Tanah Disengketakan?
Ada perkara pertanahan dimana perkara ini telah diputus oleh hakim. Hakim memenangkan pihak penggugat yang menyatakan tanah tersebut sah milik penggugat. Namun sebelum perkara ini masuk pengadilan, tergugat telah menjaminkan tanah tersebut ke bank. Apakah tanah yang dijaminkan ke bank bisa dieksekusi pengadilan karena perkara lain? Bagaimana juga kedudukan tanah penggugat bila tergugat lalai melunasi hutangnya ke bank dan tanah tersebut dieksekusi karena perintah bank? terima kasih
yuliver26
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt544de23e52906.jpg
Intisari
Berdasarkan pendapat pakar hukum dan putusan Mahkamah Agung, atas tanah yang sudah dijadikan jaminan tidak dapat diletakkan sita jaminan maupun sita eksekusi. Dengan demikian, kreditor pemegang jaminan memiliki hak didahulukan atas tanah tersebut.
Tapi dalam putusan Mahkamah Agung lain, pihak yang benar-benar merasa berhak dan memiliki bukti kuat dapat dimenangkan dan di saat bersamaan hak tanggungan yang dipegang kreditor menjadi gugur demi hukum.
Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.
Ulasan
Berdasarkan penjelasan Anda, kami mengambil kesimpulan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada awalnya adalah atas nama Tergugat (dalam sertifikat), kemudian setelah proses peradilan dan ada putusan Hakim, yang berhak atas tanah tersebut adalah Penggugat.
Pada dasarnya yang dapat membebankan suatu tanah dengan hak tanggungan adalah pemilik tanah itu sendiri. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”):
(1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.
(2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.
Jika si Tergugat adalah pemilik tanah tersebut berdasarkan sertifikat tanah yang ada pada waktu itu, maka Tergugat memang berhak untuk membebankan tanah tersebut dengan hak tanggungan.
Jika kemudian tanah tersebut disengketakan dan Tergugat dinyatakan bukan sebagai orang yang berhak (pemilik) atas tanah tersebut, maka itu merupakan permasalahan lain. Mengenai apakah atas tanah tersebut dapat dieksekusi oleh pengadilan, pada dasarnya dalam UU Hak Tanggungan itu sendiri tidak diatur. UU Hak Tanggungan hanya mengatur bahwa hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada (Pasal 7 UU Hak Tanggungan). Ini merupakan sifat dari hak kebendaan yaitu droit de suite. Mengenai droit de suite, Anda dapat membaca artikel Arti Droit De Suite.
Akan tetapi, Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) (hal. 40-41), memberikan pendapat bahwa seharusnya menurut hukum terhadap hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi). Alasannya adalah karena tujuan dari (diperkenalkannya) hak jaminan pada umumnya dan khususnya hak tanggungan itu sendiri. Tujuan dari hak tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap hak tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang hak tanggungan.
Lebih lanjut, Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. (Ibid, hal. 42) memberikan contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985, yang berpendirian bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara) tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik sehingga tidak dapat dikenakan sita jaminan.
Akan tetapi, ini kembali lagi kepada pertimbangan hakim. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2301 K/Pdt/2007, Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah pasangan suami istri, yang pada saat perkawinan masih berlangsung, keduanya membeli sebuah tanah. Pada saat perceraian, keduanya belum membagi harta bersama di antara mereka. Tergugat I kemudian mengganti buku dan mengukur ulang tanah tersebut karena buku yang lama telah penuh, yang mana nama pemiliknya tetap Tergugat I. Tergugat I kemudian menjual tanah tersebut kepada Tergugat II. Tergugat II kemudian menjaminkan tanah tersebut kepada bank. Dalam perkara ini, hakim memutuskan salah satunya menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Oleh karena itu, jika Penggugat benar-benar merasa berhak atas tanah tersebut sebaiknya Penggugat juga meminta pembatalan hak tanggungan yang berada di atas tanah tersebut kepada pengadilan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Sutan Remy Sjahdeini. 1999. Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan). Bandung: Alumni.
Putusan:
  
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://www.iconspedia.com/uploads/12789365491822702177.png