Kamis, 30 Agustus 2012

Kewajiban Legalisasi Dokumen yang Ditandatangani di Luar Negeri

Selasa, 31 Januari 2012
Pertanyaan:
Kewajiban Legalisasi Dokumen yang Ditandatangani di Luar Negeri
Apakah benar dokumen yang ditandatangani di luar negeri (seperti surat kuasa, pernyataan atau perjanjian) harus dilegalisasi oleh Public Notary setempat dan diverifikasi/legalisasi oleh Embassy RI di negara tempat ditandatanganinya dokumen tersebut? Di manakah hal ini diatur? Apakah terdapat pengecualian? Terima kasih.


Iman R Siregar
Jawaban:
http://static.hukumonline.com/frontend/default/images/gravatar-140.png
Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 (poin 68), dijelaskan bahwa legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Hal ini juga pernah kami tuliskan dalam salah satu artikel Klinik sebelumnya mengenai Legalisasi Dokumen, legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah (sumber: depkumham.go.id).

Dengan demikian, perlu diperhatikan bahwa legalisasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI hanyalah merupakan pengesahan keaslian cap dan atau tanda tangan dan bukan menyatakan keabsahan isi dokumen yang dilegalisasi (sumber: laman resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra-Australia; http://www.kbri-canberra.org.au).

Dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut (poin 70) juga ditegaskan bahwa dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Demikian pula terhadap dokumen-dokumen seperti surat kuasa, perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu sesuai petunjuk yang kami jelaskan di atas.

Terkait surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa:

keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”

Putusan MA tersebut juga dijadikan landasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara lain menyatakan:

untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mesti harus DILEGALISASI KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa.”

Berdasarkan penjelasan di atas, jadi sebenarnya tidak ada pengecualiannya bagi surat kuasa maupun dokumen lain yang ditandatangani di luar negeri jika hendak digunakan di Indonesia karena disebutkan “setiap dokumen”.

Sekian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Putusan:
-          Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor : 3038 K/Pdt/1981
  
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar