Selasa, 08 Januari 2013

CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN


source from AMPUH : sumber : muhammadrizalrustamwordpress
CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN
Prof. Surya jaya, S.H., M.H
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
  1. Latarbelakang
Hukum dalam arti  Undang-undang, seringkali tertatih-tatih menyesuaikan atau mengikuti masyarakat  yang  berkembang  sejalan dengan pertumbuhan  Ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan demikian ini mengakibatkan  terjadinya kekosongan atau kefakuman Undang-undang. Sudah menjadi fitrah  kelahiran UU,  ketika Undang-undang dibuat, para perancang tidak mampu merekam dan menjangkau seluruh realitas  atau fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat.
Suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi Informasi berkembang jauh lebih pesat dan telah mengubah pola dan prilaku masyarakat,  misalnya saja  dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak offline ,  bergeser ke era kontrak  elektronik melalui komputer dengan cara kontrak online.
Dalam hubungan dengan perkembangan tersebut, maka kehadiran teknologi informasi, misalnya melalui  internet  melahirkan fenomena hukum berupa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui  sistem elektronik , serta kontrak  elektronik  berupa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik  lainnya. Dengan Teknologi informasi ini, transaksi bisnis tidak lagi dilakukan dilakukan dengan cara berhadap-hadapan atau face to face antara para pihak misalnya penjual dengan pembeli, tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dimana para pihak tidak ketemu langsung secara fisik. Dengan kata lain, dalam era teknologi informasi telah terjadi pergeseran prilaku bisnis dari  model binis konvensional/klasik  menuju era bisnis modern  ( E- Commerce )  melalui transaksi/kontrak  bisnis dilakukan tanpa kertas, anonim atau tanpa pertemuan secara fisik.
Perkembangan  tersebut tentu akan membawa perubahan terhadap  pelaksanaan tugas  dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik  berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya yang tidak berhubungan dengan pertanahan,   bergeser dari sistem  konvensional dengan cara  berhadap – hadapan atau tatap muka langsung  dengan pihak-pihak, bergeser menuju Cyber Notary dengan berbasis pada sistem elektronik yang berada dalam ruang maya .   Notaris  dalam menjalankan tugas dan kewenangan  sebagai pihak yang memberikan legitimasi yang kuat atau kepastian hukum terhadap  kontrak  elektronik yang berlangsung. Harus diakui bahwa pergeseran peran Notaris berkaitan tugas dan kewenangan menuju pada era yang dinamakan dengan Cyber notary, tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan.
Agar supaya peran Notaris dapat  dioptimalkan dan tidak ketinggalan dalam  mengikuti perubahan, maka diperlukan  penyesuaian  dan perubahan  UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai tugas  dan kewenangannya dalam membuat akta otentik.
Terhadap masalah tersebut, pelaksanaan  Cyber notary  menjadi jawabannya, hal ini tidak dapat lagi dibendung dan  dielakkan, karena berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu lebih cepat karena dapat menghemat waktu, dan praktis sebab tidak ada kendala transportasi, biaya dapat diperhitungkan, hanya saja  dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan baik juridis maupun non-juridis.
Berbagai hambatan yang akan dihadapi, salah satu hambatan pelaksanaan   Cyber Notary  yaitu dibidang hukum pembuktian khususnya  masalah  format  atau  bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris yang secara tegas  diatur  dalam Pasal 1 angka 7 UU No 30 Tahun 2004  bahwa  :  Akta Notaris adalah  akta otentik yang  dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini.
Ketentuan Pasal 15 UU No 30 Tahun 2004 ; Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal  pembuatan akta , menyimpan data , memberikan grose akta , salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam UU ini.
Selain itu, kendala infrastruktur ( kesiapan teknis ), serta Sumber Daya Manusia  akan dihadapi dalam pelaksanaan Cyber notary , misalnya keberadaan pihak Certificate Authority  atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai pihak ketiga  yang dipercaya (trusted third party)  atau pihak  mendapat legitimasi dalam penyimpanan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan antara pihak penjual (seller atau vendor ) dengan  pihak pembeli (buyers, cunsumers) menyangkut soal kerahasian, keutuhan dan keaslian serta pertanggungjawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi.
  1. Pengertian Cyber notary
Cyber Notary  dimaksudkan untuk  memudahkan atau mempercepat  pelaksanaan tugas  dan kewenangan  Notaris dalam membuat akta otentik  mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan UU atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.
Apa yang dimaksud dengan Cyber notary  :  yaitu penggunaan / pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya  telekonferensi atau video konferensi  dalam pelaksanaan  tugas kewenangan Notaris.
Pendapat  pakar    ; Notaris publik yang melakukan pelayanan jasa notaris  melalui dokumen elektronik.
Brian Prasetyo ; Notaris menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi.
Saiful dalam seminar “Cyber Notary dalam perspektif Hukum dan Teknologi” mengatakan  bahwa  Digital Notary Services  adalah  perangkat yang membantu notaris melakukan pekerjaannya dan mengorganisasi komunikasasi antara notaris dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi.
  1. Pengaturan Hukum Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah
Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum di Indonesia sudah dikenal, meskipun terbilang masih baru.
Ketentuan Pasal 26 A UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 mengatur bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. Tahun 1981 tentang KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh dari ;
  1. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa  dengan itu.
  2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi  yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara , gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau ferforasi yang memeiliki makna.
Ketentuan  Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, telah menerima dan mengakui  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektonik  dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti elektronik  yang sah menurut hukum, akan tetapi alat bukti elektronik tidak berlaku terhadap suatu akta autentik.
Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4)  Undang-undang  No.  40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas , telah mengatur  penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
Ketentuan  Pasal 77 ayat (1) menegaskan bahwa selain penyelengraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta  RUPS saling melihat dan mendegar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
Ketentuan Pasal 77 ayat (4) menentukan bahwa setiap penyelenggara RUPS , harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta RUPS.
Apabila ketentuan tersebut ditafsirkan , mengandung  arti bahwa hasil  RUPS melalui media media telekonferensi dan video konferensi  atau sarana media elektronik lainnya, dan dihadiri oleh Notaris, maka risalah RUPS yang disetujuai dan ditanda tangani peserta RUPS baik secara manual maupun elektronik , sehingga risalah RUPS tersebut , kemudian disebut sebagai  alat bukti elektronik berbentuk akta autentik.
Ketiga ketentuan tersebut  telah mengakomodasi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut. Hanya saja UU No. 11 Tahun 2008  dan UU No. 40 Tahun 2007 tidak menentukan bentuk alat bukti elektronik, apakah sebagai bukti tertulis atau bukan, apakah sebagai bukti autentik atau dibawah tangan. Dengan kata lain,  UU No. 11 Tahun 2008 tidak secara tegas menyebutkan atau mengelompokkan  alat bukti elektronik sebagai alat bukti tertulis atau bukan. Sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 secara tegas menentukan bahwa alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk.
Malasah lain yang bakal muncul ke depan, seiring dengan pelaksanan  Cyber notary ,  yaitu timbulnya dampak kriminal / kejahatan  yaitu   potensi munculnya penyalahgunaan atau Cyber Crime  dalam pelaksanaan  Cyber Notary.
  1. Pelaksanaan Cyber Notary dengan dukungan Sertifikasi Elektronik.
Pelaksanaan  Cyber notary dalam menjalankan  tugas dan kewenangan Notaris   yaitu memberi legitimasi  hukum yang kuat. Notaris harus dapat meyakini tentang otentikasi pihak yang bertanda tangan, dan  dengan  melakukan verifikasi.
Dalam pelaksanaan  Cyber Notary  melalui sistem elektronik,  Notaris tidak dapat  bekerja dengan baik untuk memberi legitimasi hukum yang kuat apabila hanya bekerja seorang diri . Notaris   harus dibantu dan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik / Certificate  Authority .
Pihak ketiga ini diberi kepercayaan dengan kewenangan  menjaga dan mengamankan  kontrak elektronik, dengan cara memberikan dan mengaudit Sertifikasi Elektronik . Kedudukan pihak Notaris memberi legitimasi sedangkan  pihak Penyelenggara Sertifikasi Elektonik menjamin keamanan kontrak  elektronik.
Badan  hukum pihak ketiga tersebut, bertugas menerbitkan Sertifikat yang bersifat Elektronik yang berisikan : Tanda Tangan Elektronik dan identitas  yang menunjukkan status subjek pemilik sertifikat, yang digunakan  dalam kontrak /transaksi elektronik.
Pasal 11  ayat (1)  UU No. 11 Tahun 2008  menentukan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :
  1. Data pembuatan tanda tangan elektronik  terkait hanya kepada penanda tangan;
  2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
  3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tanganan dapat diketahui.
  4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan tanda tangan  elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
  5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengindentifikasi siapa penandatangannya.
  6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberi persetujuan terhadap Informasi elektronik yan g terkait.
Meskipun hanya merupakan kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual yang mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama pula.
Untuk menjaga jangan sampai terjadi pemalsuan tanda tangan elektronik,  Pasal 12 ayat (2)  UU No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang bagaimana cara pengamanan Tanda Tangan Elektronik
  1. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
  2. Penanda tangan harus menerapkan prinsip  kehatihatian untuk menghindari penggunaan yang tidak sah terhadap data terkait  pembuatan Tanda Tangan Elektronik .
  3. Penanda tangan harus menggunakan cara yang diajurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahu kepada seorang, yang oleh  Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika ;
    1. Penanda Tangan mengetaui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah bobol
    2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan  dapat menimbulkan resiko akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik
    3. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan seluruh informasi yang terkait Sertifikat Elektronik.
Keabsahan  dan legitimasi Cyber notary terletak dan tergantung  pada  kemampuan dan dukungan dengan Penyelengara Sertifikasi Elektronik/ Certificate Authority sebagai pihak penjamin / memberi pengamanan transaksi /kontrak eletronik  sebagai  pihak yang terlibat dalam tanda tangan eletronik.
Tanggungjawab  Notaris yaitu   menjamin legalitas / kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,  memberikan gros akta, salinan dan kutipan akta.
Ketentuan  yang menjadi payung hukum menempatkan Informasi /dokumen elektronik   setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu  penjelasan ketentuan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan  selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen  yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Bahwa dalam lingkup sistem elektronik , informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dengan salinannya.
Arsyad Sanusi bahwa pengakuan data elektronik  memang menjadi issu menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi dan internet. Beberapa negara seperti  Australia, Chile , China, Jepang , Amerika Serikat  dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. China , misalnya, memiliki peraturan khusus yang mengakui data elektronik. Salah satu Pasal dari Contract Law of Teh Peoples Republic of China 1999 menyebutkan , “bukti tulisan “ yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian antara lain, surat dan data teks dalam bebrbagai bentuk, seperti : telegraph, telex, faksimili dan email.
Bahwa dalam praktek  peradilan di Indoensia  alat bukti elektonik  dianggap sebagai alat bukti petunjuk.
Alat bukti dalam Undang-undang telah ditentukan secara enumeratif , artinya UU terlebih dahulu telah menentukan satu persatu alat bukti yang  sah dan bernilai sebagai alat bukti.
  1. Produk Cyber notary sebagai Akta Autentik ?
Ketentuan Pasal 1867 s/d 1869  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek   secara jelas mengatur tentang penertian Akta Otentik.
Ada beberapa permasalahan   hukum   yang dihadapi para Notaris  dalam menggunakan sistem  kerja elektronik yaitu  soal bagaimana  legalitas atau kekuatan pembuktian  dokumen elektronik yang merupakan  produk Cyber Notary.
Edmon Makarim ; menyatakan bahwa masalah hukum yang  dihadapi Notaris  dalam pelaksanaan Cyber Notary  adalah menyangkut otentikasi  serta time-stamping atau soal pembacaan .
Terdapat perbedaan pendapat dikalangan parar  hukum mengenai produk Cyber Notary, apakah kekuatan pembuktian sama dengan  alat bukti autentik atau  akta dibawah tangan.
Arsyad Sanusi  berpendapat : bahwa  suatu dokumen elektronik , sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem Informasi Elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu, maka hal itu termasuk  dokumen autentik, dan jika sistem Informasi Elektronik dapat tetap berjalan  sebagaimana mestinya, sepanjang tidak dibuktikan oleh para pihak, dokumen elektronik tersebut diterima layaknya sebagai akta atau dokumen autentik, dan bukan akta dibawah tangan.
Pendapat berbeda dikemukan oleh Brian  Prasetyo bahwa akta otentik untuk saat ini belum bisa berbentuk elektronik. Kalau kedudukannya sama dengan akta dibawah tangan boleh saja,  sebab bentuk akta  elektronik hanya merupakan kesepatakan para pihak. Alasan Brian Prasetyo  menyatakan bukan sebagai akta otentik :
  1. Akta otentik  bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa akta otentik  boleh dalam bentuk elektronik.
  2. Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat lex specialis menyatakan bahwa Digital Signature boleh digunakan untuk menandatangani akta otentik.
  3. Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan panandatanganan melalui  misalnya teleconference.
Pandangan Brian Prasetyo sejalan dengan ketentuan  ketentuan Pasal 5 ayat (4)   UU No. 11 Tahun 2008 bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektonik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak berlaku untuk :
.Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis .
Surat  beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Alat bukti elektronik tidak berlaku terhadap surat-surat yang harus dibuat dalam bentuk surat tertulis atau  dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta.
Ketentuan tersebut  mengandung  arti bahwa alat bukti elektronik  dalam bentuk Dokumen Elektronik tidak  berlaku  dan tidak dapat  dipersamakan dengan  suatu akta otentik /akta notaril  yang bentuknya tertulis dan mempunyai minuta akta (asli akta notaris).
Contoh  pelaksanaan  Cyber notary  yang dapat dianggap sebagai akta otentik misalnya  dalam RUPS  misalnya ;  PT. Maju Mundur berpusat di Jakarta , melaksanakan RUPS  tetapi  ada beberapa orang pemegang saham tidak berada di Indonesia, tetapi berada di luar negeri, misalnya di Jepang, Singapura  dan di Amerika, dan ada seorang pemegang  saham berada di  Irian Jaya.  RUPS  dapat dilaksanakan  di Jakarta  dengan dihadiri  Notaris, sedangkan pemegang saham  yang ada  di luar negeri  tidak perlu hadir secara fisik  ditempat RUPS,  akan tetapi mereka  dapat mengikuti RUPS tersebut dengan menggunakan Telekonferensi. Pemegang saham yang berada di luar Indonesia tetap dianggap hadir dan dapat menandatangani hasil RUPS tersebut melalui elektronik.
Demikian halnya dengan penanda tanganan kuasa melalui sistem elektronik  : misalnya  salah satu pihak  pemberi atau penerima kuasa yang berada di luar wilayah  Indonesia, tidak perlu datang ke Indonesia menanda tangani kuasa, cukup tanda tangan melalui elektronik.
Oleh karena itu menurut hemat saya , hasil risalah RUPS  maupun kuasa elektronik merupakan akta autentik.
Arsyad Sanusi dalam bukunya ( halaman 357 ; 2011) bahwa terkait dengan pengaturan pembutian dalam UU ITE  terdapat berbagai alat bukti elektronik yang dapat diungkapkan dalam persidangan. Alat bukti elektronik termasuk antara lain ; Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, atau hasil penyadapan sebagai bagian dari teknologi informasi yang dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk.
Keterangan yang dapat memberikan pemahaman tentang kedudukan/kekuatan pembuktian elektronik  yaitu penjelasan Pasal 6 UU No. 11 Tahun tentang ITE dapat disimpulkan bahwa alat bukti Elektronik hanya identik atau disamakan dengan alat bukti tertulis, sebagaimana disebutkan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakekatnya informasi dan atau dokumen (elektronik) dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Bahwa dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya
Seharusnya  tidak semua tugas  atau kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (2) huruf f ,  dapat dilaksanakan melalui  Cyber Notary  yaitu  membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Misalnya pembuatan akta jual beli  barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, kesulitan yang dihadapi ketika balik nama ke BPN. Tidak semua kewenangan Notaris dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Perbedaan Akta Otentik dengan surat/dokumen cyeber Notary :
-         Akta autentik bentunya tertulis sedangkan surat/dokumen cyber Notary tidak tertulis, berbentuk surat/dokumen elektronik.
-         Akta autentik mempunyai  minuta akta sedangkan dokumen Cyber tidak mempunyai minuta akta ( asli akta notaris).
-         Akta otentik dibuat secara manual, sebaliknya dibuat menggunakan sistem elektronik.
Menggunakan jasa pihak ketiga sebagai pihak  yaitu CA sebagai penjamin pelaksaan Cyber Notary, sehingga menyebabkan potensi terjadi penyalahgunaan atau cyber Crime.
  1. Simpulan  dan saran;
  2. Simpulan
-         Pelaksanaan  Cyber Notary  sangat dibutuhkan dalam  perkembangan dunia bisnis/usaha sehingga kehadirannya tidak dapat dielakkan, akan tetapi pemberlakuannya masih membutuhkan waktu 5 tahun hingga 10 tahun mendatang, sebab masih perlu pengkajian lebih mendalam khususnya mengenai kesiapan dan  pembenahan serta ketersediaan infrastruktur yang  memadai dan handal, dalam rangka menjamin pelaksanaan Cyber Notary  serta menjamin pemyimpanan dokumen elektronik secara aman dan rahasia.
-         Perubahan dan singkronisasi peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum pelaksanan Cyber notary dalam sistem hukum Indonesia.
-         Kesiapan sumberdaya manusia para notaris Indonesia untuk menerima Cyber notary dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
-         Dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus dirumuskan bahwa produk Cyber notary  yang  merupakan alat bukti elektronik  dapat diterima dan diidentikkan alat bukti tertulis /autentik.
-         Syarat  minimum   yang harus dipenuhi  agar supaya produk Cyber Notary  dapat menjadi alat bukti autentik  yaitu; (1) Syarat keaslian , (2) Syarat kerahasiaan
-         Proses yang terjadi di didalam transaksi elektronik  harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap para pihak.
-         Ada jaminan kepastian hukum bagi semua pihak, bahwa Notaris  dalam menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya dapat berkomunikasi, mendengarkan, mengamati dan mencermati , serta memahami seluruh perbuatan atau kejadian atau keadaan yang berlangsung dalam proses pelaksanakan tugas dan kewenangan jabatan Notaris dalam memberi legitimasi transaksi elektronik.
-         Teknologi Informasi yang digunakan dapat menjamin bahwa penandatanganan melalui elektronik dapat mengetahui keinginan masing-masing pihak,  identitas penandatangan, keinginan serta dapat membaca seluruh Dokumen/Informasi  Elektronik.
  1. Saran  :  Istilah akta autentik diubah menjadi  elektronik autentik, alasannya  untuk menghilangkan  istilah pengertian tertulis.

source from AMPUH
CYBER NOTARY DARI SUDUT PANDANG SISTEM HUKUM INDONESIA DAN PEMBERLAKUAN CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS[1]
Oleh : Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.[2]
  1. 1.  PENDAHULUAN
           Cyber Notary, merupakan objek perbincangan hangat akhir-akhir ini, karena di samping merupakan suatu kebutuhan akan tindakan cepat, juga karena dibutuhkan suatu pembenaran hukum atas tindakan cepat tersebut.
            Serangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat dijadikan patokan bagi notaris dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pejabat umum yang diserahi tugas untuk membuat sebagian besar akta autentik.
            Permasalahan yang sering muncul dalam perbincangan tentang cyber notary ini adalah akta-akta yang bagaimana yang dimungkinkan dan yang bagaimana tidak dimungkinkan untuk dibuat dalam bentuk cyber notary.
            Pada diskusi yang berlangsung 28 Nopember 2009 di Hotel Grand Aquila, Bandung, semua pembicara yang berlatar belakang  hukum/kenotariatan berpandangan bahwa Akta Otentik untuk saat ini belum bisa berbentuk elektronik. Kalau akta bawah tangan bisa saja, karena bentuk akta merupakan kesepakatan dari para pihak. Alasannya adalah : (1) Akta Otentik bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Akta Otentik boleh dalam bentuk elektronik, (2) Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat lex specialis yang menyatakan bahwa Digital Signature boleh digunakan untuk menandatangani akta otentik, (3) Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan penandatanganan melalui, misalnya, teleconference.[3]
            Permasalahan muncul karena terbukanya kemungkinan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan sarana media elektronik dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta dijadikannya informasi elektronik/dokumen elektronik/cetakannya sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Rlrktronik (UUITE).
            Berdasarkan hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan, bukan saja Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tapi juga dengan memperhatikan UU PT dan UU ITE.

2.  AKTA
            Kata akta sering kali digunakan dalam perbincangan sehari-hari, tapi kita tidak tahu betul apakah orang yang berbicara tentang akta, betul-betul paham apa yang dimaksud dengan akta dalam pengertian hukum.
            Dalam hukum pembuktian akta merupakan salah satu bagian dari alat bukti tertulis, karena alat bukti tertulis dibagi atas dua, yaitu akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.[4]
            Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 BW.[5]
3.  AKTA NOTARIS
            Tidak semua akta atau kontrak tertulis merupakan akta notaris (akta autentik), karena seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik.
            Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti ; notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.
            Berbeda dengan akta di bawah tangan yang tidak melibatkan pihak berwenang dalam pembuatan akta, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, dan salah satu pihak yang berwenang ini adalah notaris.
            Pengertian akta autentik di atas, sejalan dengan pengertian akta notaris berdasarkan Pasal 1 Angka (7) UUJN, yaitu akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini (UUJN).
            Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa secara garis besar akta notaris terdiri atas dua, yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan notaris atau yang biasa disebut akta para pihak. Di samping itu, akta notaris juga dapat dibuat baik karena perintah undang-undang maupun karena kehendak para pihak.
              Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dan akta autentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut maka akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta autentik selalu dianggap asli kecuali terbukti kepalsuannya. Artinya, jika suatu akta di bawah tangan disangkali oleh pihak lain maka pemegang akta di bawah tangan (diuntungkan oleh akta di bawah tangan tersebut) dibebani untuk membuktikan keaslian akta tersebut, sedangkan kalau suatu akta autentik disangkali, maka pemegang akta autentik (yang diuntungkan oleh akta autentik tersebut) tidak perlu membuktikan keaslian autentik tersebut tapi pihak yang menyangkalilah yang harus membuktikan bahwa akta autentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta autentik adalah pembuktian kepalsuan.[6]
              Jika akta notaris dikaitkan dengan hukum kontrak, maka kontrak yang ditulis karena kehendak undang-undang merupakan kontrak formal (bentuk tertulis merupakan syarat lahir/mengikatnya kontrak), sedangkan kontrak yang ditulis karena kehendak para pihak hanyalah semata-mata untuk keperluan pembuktian bukan merupakan syarat yang menentukan lahirnya kontrak.[7]
               Kontrak yang tertulis juga dapat dibagi dalam kontrak yang seluruh isinya dinegosiasikan oleh para pihak dan kontrak yang isinya pada umumnya ditentukan (dirancang) oleh salah satu pihak, kontrak yang terakhir ini disebut kontrak standar atau perjanjian baku.[8]
               Di samping lahirnya perjanjian dengan cara-cara konvensional, dapat pula terjadi suatu kontrak dengan perantaraan elektronik yang walaupun penawaran dan penerimaan atau kesepakatan terjadi secara tertulis (dapat dibaca), namun kedudukannya berbeda dari kontrak tertulis sebagaimana disebutkan di atas, karena tulisan tersebut tujuannya tidak dibuat untuk pembuktian di kemudian hari tapi hanya merupakan sarana untuk menyampaikan isi penawaran dan penerimaan antara pihak.
              Walaupun demikian, dalam perkembangannya diwacanakan untuk membuat suatu akta notaris melalui media elektronik atau yang lazim disebut Cyber Notary, yang tentu saja masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut agar dapat berjalan tanpa menimbulkan suatu masalah hukum baru.

4.  KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS
            Akta notaris adalah salah satu akta autentik. Tujuan para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta autentik tentu salah satunya adalah karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dalam arti bahwa jika suatu perjanjian dapat dibuktikan dengan akta autentik, maka tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk melengkapi akta tersebut. Akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian lahir, formal, dan materil, yang dapat diuraikan sebagai berikut :[9]
a. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik
             Sebagai asas berlaku acta publica probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya.
Beban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya (authenticity). Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR (ps. 164 Rbg, 148 Rv).
Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja.
Sebagai alat bukti maka akta otentik, baik akta pejabat (akta ambtelijk) maupun akta para pihak (akta partij), ini keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.
b. Kekuatan pembuktian formil akta otentik
            Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari pada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihat. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.
Pada akta pejabat (akta ambtelijk) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak : pejabatlah yang menerangkan. Maka bahwa pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun. Dalam hal akta para pihak (akta partij) bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka.
c. Kekuatan pembuktian materil akta otentik
              Akta pejabat (akta ambtelijk) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengarketerangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanya berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas dari pada kebenaran isi keterangan tersebut. Di sini pernyataan dari para pihak tidak ada. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materil ialah akta yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil (ps. 25 S 1849 No.25, 27 S 1917 No.130 jo.S 1919 No.81, 22 S 1920 No. 751 jo. S 1927 No.564). akta yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil, yang tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak (akta partij) : bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan bukti sempurna. Semua akta partij mempunyai kekuatan pembuktian materiel. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian materiel ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.
            Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta autentik (termasuk akta notaris) tentunya jika akta tersebut dibuat dengan prosedur dan isi sebagaimana mestinya, karena akta autentik tidak boleh dilepaskan dari prosedur dan isi akta tersebut. Pada dasarnya suatu akta otentik merupakan akta dibawah tangan yang dengan prosedur tertentu akan berubah menjadi akta autentik, dan sebaliknya akta yang seharusnya merupakan akta autentik tapi karena prosedurnya keliru, maka akta tersebut kembali menjadi akta dibawah tangan. Dengan demikian, masalah autentik atatu tidaknya suatu akta digantungkan pada prosedurnya sebagai bagian dari hukum perdata formal, sedangkan tentang isinya merupakan bagian dari hukum perdata materil.
5.  CYBER NOTARY
            Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya bahwa autentik tidaknya suatu akta digantungkan pada prosedurnya, maka prosedur pembuatan akta notaris supaya digolongkan sebagai akta autentik, harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam UUJN.
            Walaupun demikian, dalam perkembangan banyak pihak yang memperbincangkan kemungkinan dilakukannya suatu terobosan dengan tidak lagi terkungkung pada pembuatan akta notaris dengan cara konvensional sebagaimana yang telah dikenal sejak lama, bahwa orang yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut, yakni pihak yang berkepentingan, saksi maupun notarisnya hadir secara fisik di tempat yang disebutkan dalam akta.
            Salah satu pemicu perbincangan tentang cyber notary di Indonesia adalah Pasal 77 UUPT, yang menentukan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonfrensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
            Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diuraikan bahwa selain pelaksanaan RUPS yang konvensional, dapat pula dilakukan menggunakan media tertentu, yaitu :
  1. Media telekonferensi
  2. Video konferensi, atau
  3. Sarana media elektronik lainnya.
Media-media yang akan digunakan dalam RUPS berdasarkan Pasal 77 UUPT tersebut bersifat alternative, dalam arti tergantung pihak yang berkompeten dalam memilih media yang digunakan dalam RUPS tersebut.
Pilihan media yang dimaksud di atas, harus memenuhi minimal tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :
  1. Peserta harus saling melihat secara langsung,
  2. Peserta harus saling mendengar secara langsung,
  3. Peserta berpartisipasi dalam rapat.
            Hal ini berarti, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaan RUPS.
            Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah media yang dipilih sekarang oleh para pihak adalah media yang tepat sesuai dengan ketentuan dalam UUPT tersebut.
            Hal lain juga harus diperhatikan dalam UUPT adalah Pasal 76 ayat (1) UUPT bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan  atau tempat perseroan tersebut melakukan kegiatan usahanya yang utama, serta Pasal 76 ayat (2) bahwa RUPS Perseroan Terbuka, dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Yang penting tempat RUPS tersebut harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia (ayat 3).
            Ketentuan UUPT di atas masih dibatasi lagi oleh ketentuan lain dalam Pasal 77 ayat (4) bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
            Berdasarkan UUPT dapat dilihat bahwa bagaimana pun cara RUPS nya, tapi RUPS tersebut dilakukan di tempat kedudukan PT yang bersangkutan (kantor pusat). Jadi, walaupun RUPS dilakukan dengan menggunakan salah satu media yang dipilih, tapi RUPS harus dilakukan di tempat kedudukan PT yang bersangkutan. Artinya, yang menjadi pusat komunikasi adalah di kantor pusatnya (tempat kedudukannya), dan risalah rapat harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal yang terakhir inilah yang belum diatur lebih lanjut dalam UUPT, yaitu tentang tata cara persetujuan dan penandatangan peserta RUPS, sehingga tandatangan yang dimaksud dalam UUPT harus ditafsirkan sebagai tandatangan konvensional atau tradisional.
            Pelaksanaan RUPS, hanya dapat dilakukan di luar tempat kedudukannya dan dibursa di mana sahamnya tercatat jika Pasal 76 ayat (4) dianggap mengecualikan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Hanya saja Pasal 76 ayat (4) sebaiknya tidak ditafsirkan demikian, karena Pasal 76 ayat (4) sendiri tetap merujuk Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) sebagai tempat pelaksanaan RUPS, sehingga pelaksanaan RUPS harus di tempat kedudukan PT atau di bursa tempat sahamnya tercatat.
            Pasal 76 ayat (4) yang dimaksud menentukan bahwa jika dalam RUPS hadir dan /atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui adanya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
            Jika kita kembali pada Pasal 77 ayat (1) UUPT, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah RUPS yang dimaksud dapatdiberlakukan untuk semua agenda RUPS atau hanya agenda tertentu saja yang tidak membutuhkan akta notaris?, karena dalam UUPT sendiri tidak ditentukan adanya kewajiban bahwa keputusan RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notaris, kecuali hanya mengenai perubahan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4), (5) dan (6) UUPT, sebagai berikut :
Ayat (4): Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Ayat (5): Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
Ayat(6):Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
            Alasan yang memperkuat semangat pihak tertentu dalam mendukung dimungkinkannya cyber notary adalah Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menentukan bahwa :
  1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hokum yang sah.
  2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hokum acara yang berlaku di Indonesia.
            Hanya saja, walaupun dalam hokum pembuktian telah diakomodasi informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun tidak berlaku untuk semua hal, karena UU iTE sendiri membatasi penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (4), yang menentukan bahwa :
            Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
  2. Surat berharga beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
            Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a, bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang dipergunakan dalam proses penegakan hokum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
            Di samping pembatasan di atas, masih terdapat persyaratan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Indormasi Elekrtonik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
            Dalam penjelasan Pasal 6 UU ITE tersebut dinyatakan bahwa selama ini berbentuk tertulis identic dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan kedalam media apasaja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup system Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab system Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.
            Berdasarkan penjelasan di atas, apabila cyber notary diterima, apakah hal ini berarti juga bahwa antara minuta akta dan salinan akta juga akan sama? Tentu hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru karena apabila salinan akta diragukan kebenarannya, tidak ada lagi minuta akta yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan keasliannya, karena antara minuta akta dan salinan sama saja.
            Berkaitan dengan penggunaan akta yang dibuat secara konvensional dan akta yang di buat dalam bentuk cyber notary, yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan kedua tandatngan yang ada dalam akta tersebut, yaitu tanda tangan tradisional dan tanda tangan elektronik.
            Mccullaght, Little, dan Caeli mengemukakan tujuh karakteristik yang dimiliki oleh tanda tangan tradisional, yaitu sebagai berikut :[10]
  1. Dapat dibuat dengan mudah oleh orang yang sama
  2. Dapat dikenali dengan mudah oleh pihak ketiga
  3. Relative sulit dipalsukan oleh pihak ketiga
  4. Dibubuhkan dan disertakan dalam dokumen sehingga keduanya menjadi satu kesatuan
  5. Melibatkan proses fisik (penulisan tinta ke atas kertas)
  6. Sama untuk semua dokumen yang ditandatangani oleh orang yang sama, dan
  7. Relative sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas.
            Selain itu banyak pakar berpendapat bahwa tanda tangan elektronik harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan. Alasan-alasan yang mereka ajukan antara lain :[11]
  1. Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bias dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hokum.
  2. Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau dibubuhkan dengan menggunakan peralatan mekanik seperti halnya tanda tangan tradisional
  3. Tanda tangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana pada tanda tangan tradisional
  4. Dalam konteks tanda tangan elektronik persyaratan adanya niat penandatanganan –yang merupakan suatu keharusan- juga dapat terpenuhi sebagaimana halnya dalam kasus tanda tangan tradisional
  5. Sebagaimana halnya dengan tanda tangan tradisonal, tanda tangan elektronik juga dapat diletakkan di bagian mana saja dari suatu dokumen, sehingga tidak harus diletakkan di bagian bawah dokumen, kecuali hal tersebut disyaratkan oleh mekanisme perundang-undangan.
            Uraian di atas sekedar dimaksudkan agar kita jadikan pertimbangan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dalam penggunaan kedua tanda tangan tersebut.
            Apabila kita memperhatikan ketentuan dalam ketiga undang-undang yang dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan cyber notary di Indonesia, maka mungkin kita berfikir bahwa hal tersebut perlu diselesaikan dengan menggunakan asas :[12]
-          Lex superior derogate legi inferiori, yang apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan ; atau
-          Lex specialis derogate legi generalis, yang merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain, (peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum); atau
-          Lex posterior derogate legi priori, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.
            Hanya saja, jika kita memperhatikan masing-masing asas tersebut, maka sebenarnya antara UUJN, UUPT, dan UU ITE, tidak menunjukkan adanya pertentangan yang perlu diselesaikan dengan asas-asas itu, tapi ketentuan yang ada pada masing-masing undang-undang tersebut hanya tidak bersinergi, sehingga tidak dapat diberlakukan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang karena masih terhalang oleh ketentuan lain.
            Dengan demikian yang perlu dilakukan adalah dengan memberlakukan masing-masing undang-undang tersebut secara terbatas, sebagaimana dibatasi oleh undang-undang lain.
            Seandainya pun cyber notary dimungkinkan, jika belum dilakukan atas UUJN, maka ada beberapa pasal yang dapat menjadi penghambat, diantaranya :
  1. Pasal 1 angka 7 tentang akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris
  2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan
  3. Pasal 16 ayat (1), tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga
  4. Pasal 38 ayat (4) uraian tentang penandatanaganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
  5. Pasal 48 ayat (1) tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain
  6. Pasal 50 tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula
6. PENUTUP
            Cyber Notary belum didukung oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan-kemungkinan yang dibuka oleh undang-undang tertentu tapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh undang-undang lain, sehingga Cyber Notary belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia.
            Undang-undang PT yang memungkinkannya diadakannya RUPS dengan menggunakan media elektronik, tidak mengenyampingkan pembuatan akta notaris secara konvensional jika RUPS tersebut akan dibuatkan akta notaris, karena tidak semua RUPS harus dibuatkan berita acara dengan akta notaris, sebab dalam UUPT sendiri mengatur bahwa hanya RUPS yang dapat mengadakan perubahan Anggaran Dasar yang wajib dibuatkan Akta Notaris.
            Undang-undang ITE juga hanya menerima informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hokum yang sah sepanjang tidak mengenal surat yang harus dibuat secara tertulis/notaril.
            Dengan demikian, apabila cyber notary mau dilaksanakan secara sah di Indonesia, maka seharusnya dilakukan perubahan terhadap UUJN beserta peraturan perundang-undangan terkait, karena dengan hanya mengubah UUJN tanpa mengubah peraturan perundang-undangan terkait, maka kemungkinan besar UUJN tersebut tidak relevan.

[1] Diajukan pada seminar Hukum Cyber Notary, pada hari Sabtu 25 Juni 2011, di Hotel Mercure, Makassar
[2] Dosen/Guru Besar Fakultas Hukum Unhas
[4] Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, hal.116.
[5] Ibid. Hal. 116-117.
[6] Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15
[7] Ibid.,hal.39
[8] Ibid.
[9] Sudikno Mertokusumo, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 123-124
[10]Arsyad Sanusi, M, 2005, Hukum dan Teknologi Informasi, Jakarta, hal. 206-207
[11]Ibid. hal 207-208
[12]Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal. 99-101. Asas-asas tersebut yang dikutip hanya pengertiannya, demikian pula dalam pengertian tersebut tidak secara tegas menerangkan tentang pengaturan yang khusus mengalahkan pengaturan yang umum, tapi dari contoh yang diberikan dapat diketahui maksud tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar