Jumat, 17 Mei 2013

Cara Mengurus Akta Kelahiran


Cara Mengurus Akta Kelahiran Terbaru 2013 – Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini Kata Ilmu akan share artikel mengenai cara mengurus akte kelahiran. Yup akte kelahiran memang sangat penting artinya, mulai diperlukan jika anak masuk sekolah (masuk SD), mengurus pekerjaan pada instansi pemerintahan, mau menikah, dan jika seseorang naik haji. Jadi ada baiknya jika anak anda lahir segera urus akte kelahirannya agar nanti tidak susah diurus kalo sudah lewat masanya.  Baiklah blog ini akan share cara-cara mengurus akte kelahiran.
 akte kelahiran
Macam-macam akte kelahiran
Macam-macam Akte kelahiran sesuai dengan UU No 23 Tahun 2006 yaitu :
  • Akte Kelahiran Umum. Akte kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran dari penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Untuk jenis ini tidak dikenakan biaya.
  • Akte Kelahiran Dispensasi. Akte Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran. Untuk jenis ini, sebagaimana diatur dalam peraturan, dikenakan sanksi berupa denda.
  • Akte Kelahiran Pengadilan. Akte Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
Syarat Mendapatkan akte kelahiran
Persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengurusan Akte Kelahiran adalah sebagai berikut :
  • Surat kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik/Rumah Bersalin/Dokter/Bidan/dll)
  • Foto copy KTP dan KK kedua orang tua / yang bersangkutan
  • Keterangan kelahiran dari Kelurahan setempat (stempel basah/asli)
  • Foto copy Akta Nikah/Perkawinan orang tua
  • Menghadirkan 2 orang saksi dan melampirkan foto copy KTP nya.
  • Penetapan Pengadilan Negeri Kota / kabupaten setempat  bagi pemohon akte kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dari tanggal kelahiran
Mekanisme Permohonan akte kelahiran Umum dan dispensasi
Mekanisme dan Prosedur Jenis Akte Kelahiran Umum dan Dispensasi  :
  • Pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  • Mengisi formulir pendaftaran bermaterai yang sudah di sediakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  • Pemohon menandatangani buku register akta kelahiran beserta 2 Orang saksi
Mekanisme dan Prosedur Jenis Akte Kelahiran Pengadilan :
  • Pemohon datang langsung ke Pengadilan Negeri Kota kabupaten setempat untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri
  • Setelah Penetapan Pengadilan Negeri keluar (paling cepat keluar sekitar 1 minggu dari tanggal permohonan), pemohon datang  dengan membawa persyaratan terlampir dan Penetapan Pengadilan Negeri  ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  • Mengisi formulir pendaftaran bermaterai yang sudah disediakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  • Pemohon menandatangani buku register akte kelahiran beserta 2 Orang saksi
Biaya Pengurusan akte kelahrian
Umum
akte kelahiran umum biayanya adalah:
  • WNI Rp.0,-
Dispensasi
Biaya keterlambatan
  • WNI RP. 10.000,-
Pengadilan
Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. biasanya biaya pengadilan sekitar Rp. 200.000.
Cara Mengurus Akte kelahiran yang Hilang
Syaratnya, Anda harus menyertakan surat keterangan kehilangan dari Polsek setempat. Kemudian, akta kelahiran diurus di Disdukcapil atau Kantor Pencatatan Sipil sesuai penerbitan. Misalnya, akta tersebut sebelumnya diterbitkan di wilayah Maros, maka pengurusannya juga harus diurus di Disdukcapil atau Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Maros. Syarat untuk mengurusnya, lampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan kehilangan dari Polsek setempat. Jika masih mempunyai fotokopi akta kelahiran, bisa dilampirkan untuk mempermudah pencarian data. Syarat-syarat tersebut bisa atas nama pemilik akta maupun orangtua pemilik akte.
Demikianlah artikel mengenai cara mengurus akte kelahiran terbaru, semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[ki]
 
14 May 2013
Kemendagri Siapkan Aturan Baru Akta Kelahiran
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyiapkan beleid baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas wewenang pengadilan mengeluarkan penetapan akta kelahiran. Putusan MK mengembalikan urusan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, yang juga juru bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, menjelaskan Kementerian sedang menyusun sebuah surat edaran menteri untukmenindaklanjuti putusan MK. “Satu dua hari ke depan kami terbitkan,” ujarnya kepada hukumonline di gedung MK, Selasa (07/5).
Sebelumnya, Kemendagri sudah pernah menerbitkan Surat Edaran No. 472.11/3647/SJ Tahun 2012 tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif.
Donny—begitu ia biasa disapa—membenarkan Dukcapil perlu bersikap hati-hati sebelum mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang tak tercatat satu tahun setelah kelahiran. Apalagi dalam praktik dikenal istilah anak yang sah dari perkawinan, anak luar kawin, anak hasil zina, dan anak temuan. Jika tak melakukan verifikasi dokumen dengan benar, Dukcapil bisa menghadapi masalah di kemudian hari. Karena itu perlu kehati-hatian.
“Tentunya diperlukan prinsip kehati-hatian bagi seorang kepala dinas kependudukan begitu dia mau menetapkan kedudukan hukum bagi status anak. Ini kan harus melalui mekanisme pembuktian baik apakah dokumen, saksi, dan fakta lainnya,” jelas Donny.
Ia menambahkan, butuh keyakinan yang memadai bagi seorang Kepala Dinas Dukcapil saat verifikasi dokumen-dokumen pendukung keabsahan anak. Selama ini, verifikasi itu dilakukan pengadilan termasuk memanggil saksi-saksi. Ke depan, pembuktikan dilakukan sendiri oleh Dukcapil. “Nanti kan ada implikasi hukum terkait dengan penetapan status dan kedudukan hukum seorang anak. ini betul butuh kehati-hatian dan butuh justifikasi dokumen yang sangat memadai untuk diuji kebenaran,” sambung Donny.
Pertanyaannya, apakah Dukcapil punya wewenang melakukan tugas seperti yang selama ini dijalankan pengadilan. Hakim PN Jakarta Pusat, Bagus Irawan, mengatakan proses pengurusan akta akan rawan penyelundupan hukum. Jika timbul celah dalam proses pengalihan wewenang itu, orang yang beriktikad tidak baik bisa memanfaatkannya.
Apalagi secara yuridis, Dukcapil tak memiliki wewenang menguji kebenaran materiil dokumen pendukung sebagaimana halnya pengadilan. “Catatan sipil itu hanya pencatat. Mereka tidak punya kewenangan untuk membuktikan kebenaran materiilnya,” tutur Bagus Irawan kepada hukumonline.
Untuk mengatasi masalah itu, Bagus mengusulkan agar aturan kewenangan Dukcapil direvisi. Termasuk pula menyusun bagaimana mekanisme pembuktian keabsahan dokumen pendukung akta kelahiran. Semua pemangku kepentingan perlu memahami dan mempertimbangkan implikasi ke depan pembuatan akta kelahiran, misalnya hak waris. Kesalahan pembuatan akta bisa berimplikasi hukum.
Dalam konteks itu pula, kehadiran surat edaran Mendagri menjadi penting. Itu pula yang sedang ditunggu-tunggu instansi pelaksana teknis. “Kami masih menunggu surat edaran Mendagri. Bagaimana bentuk dan cara kerja kami, kami juga belum tahu,” ujar Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat, Muhammad Hatta, kepada hukumonline.
Saat ini, semuanya memang dalam proses. PN Jakarta Pusat sudah mempercepat proses penetapan akta kelahiran sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 06 Tahun 2012. Senin (06/5) kemarin, pengadilan memproses 27 dari 46 permohonan pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu satu tahun. Hatta menegaskan proses penetapan akta lahir melalui pengadilan akan dipercepat agar putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 bisa terlaksana. Pengadilan menerapkan one day service agar pengadilan tidak lagi dibebani perkara sejenis.
Senada dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali sebelumnya, Bagus Irawan menilai positif putusan MK tersebut. Sebab, pekerjaan rumah pengadilan semakin berkurang.
sumber : (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5188ce98117ed/kemendagri-siapkan-aturan-baru-akta-kelahiran)
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar