Rabu, 01 Mei 2013

Covernote

KOVERNOT (Covernote)
Dari segi etimologis Cover berarti menutup atau membungkus, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Jilid, dan Note sendiri berarti Catatan, sehingga dapat disimpulkan secara etimologis bahwa Covernote merupakan catatan (akhir) atau penutup dari suatu kejadian atau untuk dunia Notaris dapat disebut sebagai suatu kesimpulan/catatan akhir dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan di hadapan Notaris.
Kovernot tersebut dibuat dalam bentuk Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris sendiri atas suatu tindakan hukum para pihak yang dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris. Kovernot ini terkadang menjadi instrument  pamungkas untuk menutup semua tindakan hukum tersebut untuk menindak lanjuti tindakan hukum yang lain.
contoh ketika Perjanjian Kredit, yang kemudian dibuatkan SKMHT dan atau APHT,  karena semuanya telah ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris, meskipun secara administratif kenotarisan belum selesai, maka untuk untuk kepentingan Bank (pemberi kredit) dan para pihak (debitur), Notaris akan membuat/mengeluarkan Kovernot, yang menyatakan bahwa tindakan hukum para penghadap tersebut telah selesai dilakukan, jika Bank telah menerima Kovernot seperti itu, telah cukup alasan bagi Bank untuk mencairkan kredit tersebut kepada debitur.
Sehingga pada dasarnya Kovernot tersebut dapat dilakukan oleh Notaris dalam segala situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
Bahwa praktek Notaris dan sering dilakukan oleh para Notaris yaitu membuat Kovernot (Covernote), yang berisi pernyataan atau keterangan Notaris yang menyebutkan atau menguraikan bahwa tindakan hukum tertentu para pihak/penghadap untuk akta-akta tertentu telah dilakukan dihadapan Notaris. Dan sudah pasti Kovernot tersebut ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel Notaris yang bersangkutan. Padahal Kovernot tersebut hanya pernyataan atau keterangan dari Notaris yang bersangkutan dan tidak bernilai hukum apapun, tapi dalam praktek Notaris seakan-akan Kovernot tersebut menjadi semacam “surat sakti” dari Notaris yang dapat melandasi untuk tindakan hukum lainnya.
Apakah Notaris yang membuat/ mengeluarkan Kovernot tersebut sesuatu yang salah atau juga sesuatu yang benar ? Untuk sementara dapat dijawab tidak  salah dan belum tentu benar ! Tapi dalam hal ini perlu dicari kejelasan dasar hukum bagi Notaris untuk membuat/mengeluarkan Kovernot tersebut.
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berdasarkan wewenang yang telah ada pada jabatan Notaris itu sendiri. Wewenang atau Kewenangan Notaris telah disebutkan dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi :
Ø      (a) Kewenangan Umum Notaris.
Ø      (b) Kewengan Khusus Notaris.
Ø      (c) Kewenangan Notaris yang akan  
       ditentukan kemudian.
A.   Kewenangan Umum Notaris.
Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan  Notaris, yaitu membuat akta  secara umum, (hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris),
B.   Kewenangan Khusus Notaris.
Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu
C.  Kewenangan Notaris Yang akan Ditentukan Kemudian.
Pasal 15 ayat (3) mengatur mengenai kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.
Berdasarkan uraian di atas, dimanakah letak pengaturan/dasar hukum atau kedudukan Kovernote tersebut ?
Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan  tindakan     di   luar     wewenang     yang    telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta    Notaris     tersebut  tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan    (nonexecutable), dan    pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri, dengan kata lain bahwa Kovernote tersebut bukan merupakan kewenangan Notaris, tapi tidak dilarang untuk dibuat oleh Notaris, dengan ketentuan jika Kovernot tersebut ternyata tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab Notaris sepenuhnya dengan segala akibat hukumnya. Notaris membuat/mengeluarkan Kovernot diluar kewenangan sebagai Notaris.
Oleh karena itu, jika dan hanya jika suatu Kovernote yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris tersebut tidak benar atau merugikan pihak lain atau tidak sesuai dengan data/fakta yang sebenarnya yang diketahui Notaris, sehingga menimbulkan permasalahan hukum (misalnya Hukum Pidana),  yang kemudian dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu ke Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) setempat, pertanyaannya, dapat MPD menindak lanjuti laporan seperti itu ?
MPD mempunyai kewenangan khusus sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 66 UUJN, kewenangan seperti ini tidak dimiliki oleh MPW maupun MPP, dengan demikian Pasal 66 UUJN merupakan kewenangan mutlak MPD. Dalam praktek pelaksanaan kewenangan MPD, khususnya Pasal 66 UUJN,  ditemukan 2 (dua) batasan MPD, yaitu :
1.   MPD hanya akan menindak lanjuti dan mengambil keputusan selama-sepanjang yang dilakukan oleh Notaris masih dalam koridor kewenangan Notaris artinya MPD hanya akan menindak lanjuti dan mengambil keputusan atas laporan/pengaduan yang berkaitan dengan kewenanangan Notaris.
2.  MPD mempunyai kewenangan apapun, yang tidak hanya terbatas pada Pasal 66 UUJN tersebut, tapi termasuk pula hal-hal yang berkaitan dengan sikap-perilaku Notaris baik dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris maupun kehidupan sehari-hari (yang terintegrasi dalam diri Notaris).
Pada batasan yang pertama, maka MPD akan menolak atau tidak akan memeriksa perbuatan atau tindakan Notaris di luar kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
Dengan batasan seperti ini, maka MPD akan menolak untuk menindak lanjuti Kovernote yang bermasalah dengan alasan, bahwa pembuatan Kovernote oleh seorang Notaris di luar kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau dengan kata lain MPD tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Notaris yang menjalankan tugas jabatannya yang tidak sesuai dengan kewenangan Notaris.
Pada batasan yang kedua, maka MPD akan menerima  atau tidak akan menolak laporan apapun yang disampaikan oleh pihak-pihak lain kepada MPD, dengan alasan MPD mempunyai kewenangan yang tidak terbatas pada Pasal 66 UUJN saja, tapi juga menyangkut hal-hal yang berkaitan di luar kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
Berdasarkan uraian di atas boleh saja Notaris membuat Kovernote dengan ketentuan yang harus diketahui:
1.   Materi yang diterangkan/dinyatakan dalam Kovernote berdasarkan data/fakta yang terjadi atau di lakukan dihadapan Notaris yang bersangkutan (bukan Kovernote pesanan pihak-pihak lain yang tidak melakukan tindakan hukum apapun di hadapan Notaris yang bersangkutan).
2.   Pembuatan Kovernote bukan termasuk kewenangan Notaris.
3.  Jika suatu Kovernote bermasalah ataupun untuk tindakan hukum yang dilakukan Notaris diluar kewenangan Notaris, yang dilaporkan kepada MPD, maka MPD harus memberikan ketegasan mengenai perbuatan-perbuatan Notaris yang dilakukan diluar kewenangan Notaris.
Sumber :
Habib Adjie (Notaris/PPAT/Pejabat Lelang Kls II Kota Surabaya)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar