Kamis, 02 Mei 2013

Inti Tesis Pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan keabsahan akta

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TENTANG AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH


Oleh :
Diah Nabila, S.H.M.Kn

                                                                                                           ABSTRACT
This article entitled Legal Considerations In Determining Eligibility Judge Deed For Land Deed Author Officials (PPAT) About the Deed of Sale and Purchase of Land Rights, examines the problems/issues of law: Legal considerations in the decision No.15/PDT.G/2008/PN Judge. PLG about the validity of a Deed as a PPAT deed of sale and purchase of land rights in accordance with a sense of justice; analysis of legal reasoning in the Court of Justice ruling dictum No.15/PDT.G/2008/PN.PLG case. Theoretical basis used in this study is the theory of justice, which was developed by John Rawls, in addition there is a theory as a Notary Public Officials and the theory developed by S.F.Marbun authority, as well as the theory of evidence developed by prof. R. Subekti. This study uses the method of statute approach, case approach, and futuristic approach. Legal materials are used, the primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials. The collection of materials research conducted to identify and inventory the invitation regulations, researching library materials, books and other resources related to this issue. The conclusion to be drawn in this study are legal considerations District Court Judge Class 1 A Special Palembang No.15/PDT.G/2008/PN.PLG the judge to determine the validity of a Deed as a PPAT deed of sale and purchase of land rights in case in the trial examination process in review of the 3 (three) aspects, namely: the legal position, legal relations, and legal facts. And analysis of legal considerations in the dictum of Justice ruling on the case No.15/PDT.G/2008/PN.PLG Judge, Justice in its decision to cancel the Deed as not due to manufacturing procedures PPAT deed of sale that are not properly or legally flawed, but the right pedestal from the rising of the certificate obtained by fraud and forgery, so the decision should not "declare null and void" but "do not have the force of law."
A.    PENDAHULUAN
         Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk mendukung terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat maka diperlukan adanya aparatur hukum yang mewujudkan penegakan hukum.
Hakim sebagai salah satu aparatur negara yang mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini Hakim bersikap pasif hanya meneliti perkara yang dimajukan kepadanya dan akhirnya mengadilinya.
Dalam contoh kasus putusan perkara pengadilan negeri klas 1 A khusus Palembang No.15/PDT.G/2008/PN.PLG antara Nyonya Dewi Putri Juwita Cindra Muchtar (Penggugat) melawan Kemas H. Tohir Bin Kemas H. Nanang (Tergugat I), Kemas H. Alwi Bin Kemas H.Nanang (Tergugat II), Usman Karim Dan Hadi Djohan (Tergugat III), Anwar Johanes (Tergugat IV), Sujani (Tergugat V), Lyly Patrice (Tergugat VI), Andreas (Tergugat VII), dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat VIII). Kasus tersebut bermula dari Penggugat memiliki sebidang tanah terletak di Jl. Jaksa Agung R. Suprapto RT. 01 RW. 05 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang seluas 627 M2 bekas Hak Pakai No. 25 Gambar Situasi No. 50 / 1966 sekarang menjadi 592 M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara / belakang dengan tanah Ny. Riris Tarigan
- Sebelah Selatan / depan dengan Jalan besar R.Suprapto
- Sebelah Timur / kanan dengan Hidato Arifin
- Sebelah Barat / kiri Arnam Tenda Rapih.
Tanah tersebut penggugat peroleh dengan cara membeli dari JOHN SADRAK KARAMOY melalui kuasanya Tergugat I sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No. 38 tanggal 28 Nopember 1979 dihadapan Notaris AMINUS. Oleh karena tanah tersebut berupa bekas Hak Pakai sudah habis waktunya, maka untuk mengurus hak baru Penggugat menyerahkan kepada tergugat I untuk mengajukan hak baru yaitu Hak Guna Bangunan. Karena Penggugat pindah ke Jakarta, baru pada tahun 1995 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I justru membuat laporan kehilangan ke pihak Kepolisian, kemudian Tergugat I mengoperkan tanah tersebut kepada Tergugat II dihadapan Notaris Zainal Abidin, SH. Tergugat II mengajukan permohonan kepada tergugat VIII untuk dilakukan pengukuran diatas tanah bekas Hak Pakai No. 25 GS. No. 50 / 1966, kemudian Tergugat VIII menerbitkan Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II. Lalu Tergugat II menjual tanah tersebut kepada tergugat III dengan Akta Jual Beli 28 Agustus 2001 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Gani Wahid, SH. Tergugat III kemudian menjual tanah tersebut kepada Tergugat IV dengan Akta Jual Beli 26 Maret 2002 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Iswan Bangsawan, SH. Kemudian Tergugat IV mengajukan permohonan peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 1436 atas nama tergugat IV dan selanjutnya Sertifikat No.1436 tersebut di pecah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1444, 1445, dan 1446 masing-masing atas nama Tergugat IV. Tergugat IV menjual tanah Sertifikat No. 1444 kepada tergugat V berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kms. Abdullah, SH. Kemudian Sertifikat Hak Milik No. 1445 di jual kepada Tergugat VI berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kms. Abdullah, SH. Sedangkan tanah Sertifikat No. 1446 dijual oleh Tergugat IV kepada Tergugat VII berdasarkan Akta Jual Beli Di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kms. Abdullah, SH.
Menurut Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Hakim mempunyai kewajiban untuk mengadili seluruh gugatan dan dilarang menetapkan keputusan yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut (ultra petitum partium). Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebahagian saja, dan mengabdikan gugatan selebihnya. Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut Hakim selalu melakukan tindakan konstatir, kualifisir, dan konstituir.
Mengkonstatir berarti Hakim menentukan benar tidaknya peristiwa yang dimajukan kepadanya dalam hal ini Hakim harus benar-benar merasa pasti tentang konstateringnya. Oleh karena itu Hakim harus menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk membenarkan anggapannya mengenai peristiwa yang bersangkutan. Mengkualifisir berarti mencari hubungan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir tersebut, dan mengkonstituir berarti menetapkan hukum kepada yang bersangkutan.
Pasal 137 HIR dan Pasal 163 RBg menentukan bahwa pada umumnya kedua belah pihak yang saling berperkara dapat saling meminta satu dari yang lain supaya diserahkan kepada Hakim surat-surat yang berada di tangan masing-masing agar pihak lawan mengetahui isinya.
       Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam mengkonstatir Hakim memerlukan alat-alat bukti. Dari kelima alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR yaitu surat atau bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, maka alat bukti yang paling penting adalah alat bukti tertulis terutama alat bukti tertulis otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. ¬Diantara akta otentik yang sering dimajukan kepada Hakim sebagai alat bukti dalam perkara perdata adalah akta notaris.
Sebagai akta otentik, akta notaris mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan akta dibawah tangan. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai dua macam kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil dimana akta tersebut membuktikan bahwa para pihak telah menjelaskan apa yang tertulis di dalam akta tersebut, kekuatan pembuktian materiil yaitu akta tersebut membuktikan bahwa peristiwa yang tercantum dalam akta tersebut benar-benar terjadi dan kekuatan mengikat keluar kepada pihak ketiga.
Berdasarkan Pasal 165 HIR dan 285 Rbg akta notaris sebagai akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya sehingga tidak diperlukan pembuktian lain.
Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”
Hal ini mempunyai arti bahwa pada hakekatnya pengadilan dalam melaksanakan setiap kegiatan mengadili harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan juga memandang semua orang sama tanpa harus membedakan derajat, pangkat maupun kedudukan orang tersebut.
Selanjutnya Krisna Harahap menyatakan bahwa :
“Dalam mengadili Hakim menjatuhkan vonnis atau putusan baik berupa juridictie contentiese yaitu didasarkan adanya persengketaan maupun berupa juridisctie voluntaria yang didasarkan pada permohonan berupa penetapan.”
Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 84 hanya menyebutkan bahwa suatu akta hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum apabila akta tersebut melanggar ketentuan pasal-pasal yang terdapat didalam pasal 84 UUJN tersebut, dalam hal ini tidak disebutkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, juga tidak menjelaskan bahwa akta PPAT dapat dibatalkan.
Berdasarkan hal tersebut dengan demikian Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UUJN Nomor 30 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak menyebutkan secara tegas mengenai adanya kewenangan Hakim untuk menentukan keabsahan suatu akta notaris, namun dalam kenyataanya Hakim sering membatalkan akta notaris. Hal tersebut dilakukan Hakim berdasarkan adanya pendapat bahwa suatu akta notaris sebagai bentuk dari suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan kepantasan yang mengakibatkan Hakim boleh memperluas atau membatasi kewajiban para pihak dalam perjanjian.
Sebagaimana yang terdapat di dalam majalah Varia Peradilan yang dikutip oleh Purwoto S. Gandasubrata menyatakan :
“Dalam beberapa putusan pengadilan, Hakim menilai akta Notaris yang dimajukan sebagai alat bukti dalam persidangan dapat memberikan putusan berupa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) atau batal demi hukum (von rechtwege nietig). Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Mei 1987 nomor register 3597/K/Pdt/1985 dalam perkara antara Sudarmadji melawan Oenaka demikian juga dalam putusannya tanggal 9 April 1987 nomor register 78 Pk/Pdt/1884 dalam perkara antara Soemantoro melawan Nyonya Siti Dwi Hartini dan kawan-kawan.”
Selanjutnya Purwoto S. Gandasubrata menambahkan, dalam putusan tersebut Hakim telah membatalkan akta Notaris dengan dasar adanya penyalahgunaan keadaan (misbruk van omstandingheden). Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 November 1971 nomor register 383 K/Sip/1971 dan tanggal 5 September 1973 nomor register 716 K/Sip/1963 yang menyatakan Hakim mempunyai kewenangan terbatas pada penetapan/penentuan siapakah menurut hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang berhak atas persil tanah yang bersangkutan sedangkan penarikan, perubahan, pencabutan, dan pembatalan sertipikat hak atas tanah termasuk kewenangan administratif yaitu semata-mata menjadi wewenang Badan Pertanahan Nasional.
Masih berhubungan dengan pembatalan akta Notaris sebagai PPAT yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan perkara No.15/PDT.G/2008/PN.PLG Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang telah membatalkan akta Notaris sebagai PPAT dengan pertimbangan bahwa akta notaris yang dibuat bertentangan dengan kebenaran materiil.
Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan akta hanya melakukan tindakan konstatir atas apa yang terjadi, apa yang yang diberikan kepadanya, apa yang disampaikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya sendiri kemudian mencatat dalam aktanya sehingga pembatalan akta Notaris sebagai PPAT berdasarkan alasan bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut bertentangan dengan kebenaran materiil adalah tidak tepat. Semestinya Hakim hanya membatalkan perbuatan hukum dalam akta tersebut tanpa membatalkan aktanya karena akta itu sendiri tidak mengandung cacat yuridis.
B. KERANGKA KONSEPTUAL
1. Notaris
Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat sesuai yang diharapkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Demikian pula, Notaris sebagai Pejabat Umum ditegaskan juga dalam bab I pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 no. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang menyebutkan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Dengan memperhatikan beberapa pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yang melegitimasikan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekerjaan Notaris memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan (L.N. 1916-46 jo. 43). Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, maka persyaratan Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.
Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seoarang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.
Setiap Notaris mempunyai wewenang dalam menjalani jabatannya. Wewenang tersebut dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris, antara lain :
1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW).
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 Wvk).
5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).
6. Membuat akta risalah lelang.
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik, yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum. Untuk dapat disebut sebagai Akta Otentik harus sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu terdiri dari:
A. Awal akta atau kepala akta, yang memuat :
a. Judul akta ;
b. Nomor akta;
c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta tersebut;
B. Badan akta, memuat :
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarga negaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mewakili mereka;
b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
C. Akhir atau penutup akta, memuat :
a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 : Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris ( Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris (Pasal 16 ayat 7 UUJN)
b. Uraian tentang penanda tanganan dan tempat penanda tanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan,dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan,pencoretan, atau penggantian.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diundangkan pada tanggal 8 Oktober 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1998.
PPAT menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Dalam menjalankan tugasnya PPAT membantu sebagian dari kegiatan Pendaftaran Tanah yang merupakan kegiatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga PPAT dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.
Berkaitan dengan PPAT, terdapat pendapat dari Jimly Asshiddiqie yang mengatakan :
“Dalam menjalankan fungsinya, PPAT tidak bertanggung jawab secara fungsional kepada siapapun, termasuk kepada Pejabat Pemerintah yang mengangkatnya. PPAT hanya bertanggung jawab secara hukum kepada Hakim di Pengadilan apabila ia disangka dan dituduh melakukan tindak pidana atau jika ia diminta bertanggung jawab secara professional menurut norma-norma etika profesinya sendiri melalui Dewan Kehormatan atau Komisi Etika yang dibentuk oleh organisasi profesinya sendiri.”
Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, demikian pengaturan dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Daerah kerja PPAT adalah daerah yang menunjukan kewenangan dari PPAT tersebut untuk membuat akta-akta PPAT. Daerah ini pada umumnya meliputi satu kantor pertanahan tertentu, namun tidak tertutup kemungkinan PPAT mempunyai daerah kerja lain.
Pengangkatan PPAT diatur menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu sebagai berikut :
a. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
b. PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu;
c. Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus;

1) Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara;
2) Kepala Kantor Pertanian untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi Negara sahabat berdasarkan asas reprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT, diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu :
1) berkewarganegaraan Indonesia;
2) berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
3) berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
4) belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5) sehat jasmani dan rohani;
6) lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;
7) lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

PPAT memiliki daerah kerja yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu sebagai berikut :
1) Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
2) Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.
Untuk daerah yang terjadi pemekaran atau pemecahan menjadi 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota tentunya dapat mengakibatkan perubahan daerah kerja PPAT di daerah yang terjadi pemekaran atau pemecahan tersebut. Hal ini telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, sebagai berikut :
1)     Apabila suatu wilayah Kabupaten/Kota dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kota, maka dalam waktu 1 (satu)   tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kota semua harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota letak kantor PPAT yang bersangkutan.

2)     Pemilihan daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan sendirinya mulai 1(satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang baru.
Dari rumusan di atas dapat dipahami bahwa dalam ayat 1 memberikan suatu kemudahan kepada PPAT untuk memilih salah satu wilayah kerjanya, dan jika ada kantor pertanahan setempat dianggap sebagai tempat kedudukannya dan di samping itu diberi dia tenggang waktu 1 (satu) tahun untuk memilih, dan jika dia tidak memilih salah satu dari daerah tersebut, maka dianggap dia telah memilih kantor pertanahan di daerah kerjanya dan atas daerah kerja lainnya setelah satu tahun tidak lagi berwenang. Sedangkan dalam masa peralihan yang lamanya 1 (satu) tahun PPAT yang bersangkutan berwenang membuat akta mengenail hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di wilayah Daerah Tingkat II yang baru maupun yang lama.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, PPAT memiliki tugas pokok, yakni :
1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;
2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
a. jual beli;
b. tukar-menukar;
c. hibah;
d. pemasukan dalam perusahaan (inbreng);
e. pembagian harta bersama;
f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
g. pemberian Hak Tanggungan;
h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, disebutkan bahwa :
1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;
2) PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.
3. HAKIM
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Hakim sebagai aktor utama atau figur dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang Hakim, di mana setiap orang sama kedudukanya di depan hukum dan Hakim.
4. Alat-Alat Bukti
Menurut pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Pedata atau 164 RIB (pasal 283 RDS), ada 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah, yaitu:
a. Bukti tulisan;
Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain.
Surat akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditandatangani. Surat-surat akte dapat dibagi lagi atas akte resmi (authentiek) dan surat-surat akte di bawah tangan (onderhands).
Surat-surat lain/tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akte seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak, dsb. Yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya.
b. Bukti dengan saksi-saksi;
Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat Hakim, tetapi terserah pada Hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, Hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.
c. Persangkaan-persangkaan;
Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang dibuktikan juga telah terjadi.
Dalam pembuktian, ada dua macam persangkaan, ada persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri (watterlijk vermoeden) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (rechtelijk vermoeden).
d. Pengakuan;
Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan Hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, Hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi.
e. Sumpah
Menurut UU ada dua macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang “menentukan” (decissoire eed) dan “tambahan” (supletoir eed).
Sumpah yang “menentukan” (decissoire eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan.
Sumpah tambahan, adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh Hakim pada salah satu pihak yang beperkara apabila Hakim itu barpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak dan apakah suatu hal sudah merupakan permulaan pembuktian.
C. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperlihatkan syarat-syarat metode ilmiah. Secara eptimologis, ilmiah atau tidak suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan bahan atau data kajian serta metode penelitian. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja i1mu hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian
Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut maka akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif adalah :
1. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.dengan cara demikian peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang dan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan kasus/lapangan (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan tujuan untuk menemukan Ratio Decinde atau Legal Reasoning sebagai referensi penulisan argumentasi dalam menjawab isu hukum tertentu.
3. Pendekatan yang akan datang (futuristic), penelitian hukum yang mengangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristic atau antisipatoris) sehingga diperlukan metode penelitian hukum normatif di samping metode penelitian sosial atau metode penelitian sosio-legal . Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang interdisipliner.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian
Jenis dan sumber bahan penelitian yang digunakan dalarn penelitian tesis ini terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
2. Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang tubuh UUD 1945.
3. Undang-undang, yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
b) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tertier
Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukLun primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-¬sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.
Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.
Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-prekriptif diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasikan, bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam tiga tataran, yaitu;
1. Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
2. Tataran teleologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam persfektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan lebih patokan sistematisasi;
3. Tataran sistematisasi eksternal, yaitu menyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian yang baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan.

5. Teknik Analisis Data
Analisis terhadap bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, yaitu;
a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang;
b. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatika), yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
c. Penafsiran Sejarah Perundang-undangan atau Sejarah Hukum, yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya suatu Undang-undang sejak mulai dibuat;
d. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cars mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
e. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari undang-undang dalam masyarakat;
f. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap;
g. Penafsiran Fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.
Analisis bahan-bahan hukum dalam penyelesaian persoalan hukum individual dan konkrit yang dimaksud selain menggunakan metode penafsiran hukum juga menggunakan metode penemuan hukum yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan persoalan hukum konkrit individual yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan akta Notaris sebagai PPAT tentang akta jual beli hak atas tanah.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam peneiltian hukum menggunakan teknik atau metode deduktif, yang berdasarkan premis mayor berupa aturan hukum yang dikaji dan premis minornya berupa fakta hukum yang dirumuskan dengan menggunakan teknik atau metode induktif, selanjutnya dengan menggunakan logika ditarik kesimpulan/konklusinya. Penggunaan metode deduktif dalam hukum lebih dikenal dengan silogisme hukum. Metode deduktif dan metode induktif sebagai teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum pada umumnya dapat digunakan secara simultan dalam menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.
Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal¬-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus. Jadi aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan akta Notaris sebagai PPAT tentang akta jual beli hak atas tanah.
D. TEMUAN DAN ANALISIS
Untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa atau perkara Hakim harus mengetahui terlebih dahulu secara lengkap dan obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya dapat diketahui dari proses pembuktian. Setelah suatu peristiwa dinyatakan terbukti, Hakim harus menemukan hukum dari peristiwa yang disengketakan. Adapun analisis pertimbangan-pertimbangan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang No.15/PDT.G/2008/PN.PLG dalam memutuskan perkara di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan Hukum (Legal Standing);
2. Hubungan Hukum (rechtsverhouding/rechtsbetrekking);
3. Fakta Hukum (Legal Fact);
4. Alat Bukti.
Apabila kasus di Pengadilan Negeri klas 1 A khusus Palembang No.15/PDT.G/2008/PN.PLG dicermati maka kita akan melihat bahwa Hakim dalam putusannya membatalkan Akta Notaris sebagai PPAT (Nomor 15 Tanggal 14 Agustus Tahun 2008) bukan karena prosedur pembuatan akta yang tidak benar atau cacat hukum, akan tetapi dikarenakan hal lain yaitu tujuan dan pihak Tergugat I (Tuan Kemas H.Tohir Bin Kemas H.Nanang) yang menjual sebidang tanah yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan si Penggugat. Penggugat hanya meminta Tergugat I untuk mengurus permohonan Hak Guna Bangunan karena Hak Pakai tanah tersebut sudah habis waktu.
Hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat membuat Surat Pengakuan Hak bahwa Tergugat telah memiliki sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Pakai dan surat kuasa/jual beli di bawah tangan. Kemudian Tergugat I membuat akta pengoperan tanah usaha kepada Tergugat II dihadapan Notaris Zainal Abidin, SH. Lalu Tergugat II menjual kepada Tergugat III tanah Hak Guna Bangunan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT Gani Wahid, SH. Setahun kemudian Tergugat III menjual kepada Tergugat IV sertifikat Hak Guna Bangunan dengan akta jual beli dibuat dihadapan PPAT Iswan Bangsawan, SH. Kemudian Tergugat IV mengajukan permohonan peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dan dikabulkan oleh Tergugat VIII untuk diterbitkan sertifikat hak milik. Selanjutnya sertifikat hak milik dipecah menjadi tiga (3) dan dibalik nama menjadi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang dibuat dihadapan PPAT Kms.Abdullah, SH. Hal ini sudah pasti merugikan pihak penggugat. Maka menurut hemat penulis sudah wajarlah si penggugat mengajukan permohonan untuk membatalkan akta jual beli hak atas tanah tersebut.
Pada kasus diatas Notaris sebagai PPAT sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Jabatan Notaris atau Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jadi apabila kita memperhatikan materi gugatan secara seksama Notaris sebagai PPAT sudah seharusnya tidak dapat disalahkan apalagi dituntut untuk mengganti kerugian. Menurut beberapa putusan pengadilan, bahwa pembuatan akta pihak, Notaris hanya sekedar mengkonstatir saja apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penghadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan kalau sudah selesai dengan kehendak penghadap, maka penghadap diminta untuk membubuhkan tanda tangannya serta menulis nama terangnya, hal ini merupakan prosedur pembuatan akta Notaris akta pihak.
Dalam kasus di atas dapat juga dilihat bahwa pihak Penggugat dalam materi gugatannya juga tidak menitik beratkan persoalan kepada masalah pembuatan akta PPAT, akan tetapi penggugat beranggapan bahwa dengan adanya akta jual beli yang dibuat PPAT itu menimbulkan akibat yang sangat merugikan pihak penggugat sehingga akta tersebut harus dibatalkan.
Mengenai akta yang dimintakan untuk dibatalkan, Notaris sebagai PPAT tidak perlu khawatir oleh karena Notaris sebagai PPAT sudah membuat akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila terbukti di persidangan bahwa esensi atau isi dari akta tersebut dapat merugikan salah satu pihak ataupun pihak ketiga maka, Notaris sebagai PPAT harus lapang dada untuk menerima aktanya dinyatakan "batal" atau “tidak mempunyai kekuatan hukum".
Selanjutnya menurut hemat penulis berdasarkan kasus di atas, Majelis Hakim tidak seharusnya membatalkan atau memutuskan, membatalkan demi hukum Akta Notaris di dalam Putusan Hakim No.15/PDT.G/2008/PN.PLG tanggal 14 Agustus 2008 apabila secara formal dapat dibuktikan bahwa proses keluarnya akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU mengenai Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Apabila terbukti di dalam persidangan proses keluarnya akta tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka yang dapat dibatalkan isi dari perjanjian yang tertuang dalam aktanya dan bukan aktanya. Jadi seharusnya putusannya bukan “menyatakan batal” melainkan “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Putusan tersebut dibuat karena menurut penulis, Notaris sebagai PPAT hanya menjamin kepastian tanggal dan mencatat mengenai hal-hal yang sudah disepakati oleh para pihak kedalam sebuah akta.

E. PENUTUP
1. Kesimpulan
1) Pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Palembang No.15/PDT.G/2008/PN.PLG dalam memutuskan perkara untuk menentukan keabsahan suatu akta Notaris sebagai PPAT tentang akta jual beli hak atas tanah berdasarkan kedudukan hukum, hubungan hukum, fakta hukum, dan alat bukti di persidangan, Hakim belum bersikap adil karena pembatalan akta tersebut bukan karena prosedur pembuatan akta yang tidak benar atau cacat hukum, melainkan alas hak dari terbitnya sertifikat itu didapatkan dengan cara penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat I.
2) Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam dictum putusan Hakim terhadap perkara No.15/PDT.G/2008/PN.PLG, majelis Hakim tidak seharusnya membatalkan demi hukum Akta Notaris sebagai PPAT apabila secara formal dapat dibuktikan bahwa proses keluarnya akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terbukti di dalam persidangan proses keluarnya akta tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang dapat dibatalkan adalah isi dari perjanjian yang tertuang dalam akta dan bukan aktanya. Jadi seharusnya putusan tersebut bukan “menyatakan batal” melainkan “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Putusan tersebut dibuat karena menurut penulis, Notaris sebagai PPAT hanya menjamin kepastian tanggal dan para pihak serta mencatat mengenai hal-hal yang sudah disepakati oleh para pihak ke dalam sebuah akta.
2. Saran
1) Seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara yang berkaitan dengan pembatalan akta Notaris atau PPAT hendaknya lebih cermat. Apabila Notaris atau PPAT tersebut sudah membuat akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim hendaknya jangan membatalkan akta tersebut melainkan hanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut akan menimbulkan keadilan bagi Notaris atau PPAT.
2) Hendaknya Notaris sebagai PPAT dalam membuat akta jual beli tidak hanya percaya pada bukti kepemilikan saja (sertifikat), sebaiknya meninjau langsung ke lokasi di mana objek tersebut berada untuk memperoleh keterangan dari masyarakat tentang kebenaran kepemilikan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar