Jumat, 17 Mei 2013

Legalisasi Dokumen di Kemhukham dan Kemlu RI

Legalisasi Dokumen di Kemhukham dan Kemlu RI

Persyaratan Permohonan Legalisasi oleh Direktorat Perdata, Ditjen AHU, Kemhukham
  • Surat permohonan legalisasi yang ditandatangani oleh pemohon.
  •  Fotokopi KTP dari pemohon.
  • Fotokopi dokumen yang akan dilegalisasi.
  • Bila dokumen yang akan dilegalisasi berupa terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, maka dilampirkan fotokopi dokumen berbahasa Indonesia.
  • Dalam hal dokumen yang akan dilegalisasi adalah dokumen perusahaan, maka dilampirkan Surat Kuasa dari Direksi dan fotokopi KTP dari pemberi dan penerima kuasa.
  • Materai sebesar Rp. 6.000,- untuk setiap dokumen yang dilegalisasi.
  • Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Catatan:
Dokumen dapat dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat (Notaris) yang menandatangani dokumen yang akan dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersimpan di Direktorat Perdata, Ditjen AHU, Kemhukham.

Proses Pelayanan Legalisasi Dokumen di Direktorat Konsuler Kemlu RI
  • Pemohon membawa dokumen yang telah dilegalisasi oleh Direktur Perdata, Ditjen AHU, Kemhukham untuk dimintakan legalisasi oleh Menteri Luar Negeri c/q Direktur Konsuler, disertai alasan penggunaan dokumen tersebut di Luar Negeri.
  • Pemohon juga membawa terjemahan dokumen oleh Penterjemah Resmi ke dalam Bahasa Negara yang akan dituju.
  • Pemohon membayar Rp.10.000,- per dokumen dan menerima tanda bukti pembayaran resmi.
  • Jika terdapat kekurangan/tidak lengkap dalam persyaratan legalisasi, maka semua berkas berikut surat/dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  • Apabila berhalangan, pemohon boleh diwakili oleh orang yang diberi kuasa atau ditugaskan, disertai fotokopi KTP pihak-pihak yang berkepentingan.
  • Setelah dokumen diberi tanda tangan pengesahaan, pemohon diarahkan  melegalisasi dokumen dimaksud ke Perwakilan Asing Negara yang akan dituju.
sumber: http://consular.indonesia-ottawa.org/

Legalisasi Dokumen Indonesia untuk Luar Negeri

  • Dokumen yang akan dilegalisasi oleh Menteri Luar Negeri c/q Direktur Konsuler,  harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemhukham (Staatblad 1909 No.291 tentang legalisasi tanda tangan dan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
  •  Setelah mendapat legalisasi dari Direktur Perdata Ditjen AHU Kemhukham dan Direktur Konsuler Kemlu RI, selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke Kedutaan Besar Negara yang dituju di Jakarta untuk mendapatkan legalisasi.
  • Proses mengurus dokumen selesai di Indonesia, selanjutnya  pemohon berangkat ke  negara yang dituju dan meminta legalisasi dari Perwakilan RI di negara tersebut. Apabila ketentuan dari negara tersebut mengharuskannya untuk mendapatkan legalisasi dari Instansi Negara setempat, maka hal itu akan mudah, karena telah ada legalisasi dari Kedubes Negara tersebut.
sumber: http://consular.indonesia-ottawa.org/
 
 

Dasar Hukum, Pengertian, dan Maksud Legalisasi

Dasar Hukum Legalisasi
  • Staatblad No. 291 tahun 1909 tentang Legalisasi Tanda Tangan
  •  UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat (2) dan pasal 7 huruf c.
Pengertian Legalisasi
  • Tindakan mengesahkan tanda tangan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah setelah mencocokan tanda tangan berdasarkan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang  (Kemhukham). 
  • Tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh perseorangan atau para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup yang ditandatangani dihadapan Notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan Notaris [UU 30 tahun 2004 pasal 15 ayat (2)].
Maksud Legalisasi
  • Pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum (Notaris), pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu.
  • Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan Notaris, karena setiap Notaris yang akan  membuka praktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemhukham (UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 7 huruf c)
sumber: http://consular.indonesia-ottawa.org

Tidak ada komentar:

Posting Komentar