Kamis, 27 Juni 2013

Bolehkah Merangkap Jabatan Sebagai Direksi PT dan CV?

Senin, 24 Juni 2013
Pertanyaan:
Bolehkah Merangkap Jabatan Sebagai Direksi PT dan CV?
Bolehkah seorang Direktur Utama pada Perseroan Terbatas (PT) juga menjadi Direktur pada Persekutuan Komanditer (CV), serta bagaimana status hukumnya bila PT dan CV tersebut mengikuti kegiatan tender secara bersamaan? Terima kasih.
fira456

Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt50f8bc5fd2478/lt50fcf1caabcfc.jpg
 Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah Direksi dan bukan Direktur, yang merupakan istilah umum yang digunakan oleh masyarakat. Sedangkan istilah untuk seorang Direktur dari Persekutuan Komanditer (CV), berdasarkan Pasal 19-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”), adalah Sekutu Pengurus/Sekutu Komplementer.
 
Lebih lanjut, pengertian Direksi menurut Pasal 1 ayat 5 UUPT adalah (salah satu) organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 
Menjawab pertanyaan Anda, sesuai dengan penelusuran saya di UUPT, saya tidak menemukan adanya aturan yang melarang Direksi (Direktur) Perseroan Terbatas (PT) untuk memiliki rangkap jabatan di perusahaan yang lain, begitu pula tidak ada ketentuan dalam KUHD yang melarang rangkap jabatan oleh Sekutu Komplementer CV. Namun demikian, ternyata Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”) sudah mengantisipasi adanya potensi dan konsekuensi rangkap jabatan seorang Direksi di dua perusahaan yang berlainan, sebagaimana yang saya kutip di bawah ini:
 
Pasal 26 UU No. 5/1999:
“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
a.    Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
b.    Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
c.    Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 
Mencermati pertanyaan Anda di atas, khususnya mengenai keikutsertaan kedua perusahaan tersebut pada suatu tender, maka saya berasumsi bahwa baik PT maupun CV tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama/sejenis.
 
Sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 26 UU No. 5/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) mengeluarkan Peraturan KPPU No. 7 Tahun 2009, yang pada intinya menegaskan larangan bagi Direksi dan Komisaris suatu perusahaan untuk melakukan rangkap jabatan di perusahaan lain.
 
Selain itu, dalam Halaman 6 Lampiran Peraturan KPPU No. 7 Tahun 2009 telah disebutkan bahwa yang dimaksud perusahaan adalah perusahaan dalam arti yang luas, sebagaimana yang saya kutip berikut ini:
 
“Mengingat bahwa pelaku usaha tidak hanya terdiri dari pelaku usaha yang berbentuk perseroan terbatas, unsur Direksi akan mencakup pengertian pengurus puncak atau pihak yang berwenang dalam menetapkan kebijakan perusahaan, yang memiliki substansi persaingan usaha, misalnya pengurus persekutuan perdata, pengurus firma, pengurus perkumpulan berbadan hukum, pengurus badan usaha milik negara (BUMN), pengurus badan usaha milik daerah (BUMD) dan atau pengurus yayasan. Dengan demikian, pengertian direksi juga akan mencakup beberapa terminologi jabatan puncak perusahaan seperti Executive Vice President, Vice President, Senior Vice President, Presiden Direktur, Direktur dan beberapa istilah pengurus perusahaan lainnya.”
 
Berdasarkan apa yang saya uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang Direksi PT tidak boleh/dilarang memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi atau jabatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Direksi/Pengurus di perusahaan lain yang sejenis, dalam hal ini termasuk juga CV, karena akan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 26 UU No. 5/1999, yang memiliki ancaman pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (Pasal 40 ayat 2 UU No. 5/1999).
 
Selain itu, tidak boleh/dilarang melakukan rangkap jabatan juga dimaksudkan untuk kepentingan dari PT dan CV itu sendiri. Rangkap jabatan sebagai Direksi PT dan Sekutu Komplementer CV dapat mengakibatkan benturan kepentingan karena kedua jabatan tersebut merupakan jabatan yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan dan menjalankan PT maupun CV.
 
M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 376-378), sebagaimana disarikan, mengatakan bahwa Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan harus dilakukan dengan “itikad baik”, yang salah satunya adalah anggota Direksi wajib menghindari terjadinya “benturan kepentingan” (conflict of interest) dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Wujud dari menghindari “benturan kepentingan” tersebut adalah adanya larangan bagi anggota Direksi untuk melakukan transaksi antara pribadinya dengan Perseroan. Selain itu anggota Direksi juga “dilarang bersaing” dengan Perseroan. Satu segi dia wajib beritikad baik dan dipercaya mengurus Perseroan, sedang pada sisi lain, melakukan persaingan dengan Perseroan.
 
Dalam hal ini jika ia bertindak sebagai Sekutu Komplementer CV, ia menggunakan namanya sendiri karena CV bukan merupakan badan hukum sehingga tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri.
 
Sedangkan berkaitan dengan pengurusan CV, Yetty Komalasari Dewi dalam bukunya yang berjudul Pemikiran Baru tentang Commanditaire Vennootschap (CV) (hal. 191-192), sebagaimana disarikan, mengatakan bahwa dalam pengurusan atau pengelolaan CV, ada kewajiban yang dimiliki oleh sekutu pengurus (Sekutu Komplementer) untuk mendahulukan kepentingan CV. Beberapa cara “mendahulukan kepentingan” CV adalah sekutu pengurus tidak boleh berhubungan atau bertransaksi dengan persekutuan dalam kegiatan atau bidang usaha persekutuan atau melakukan pembubaran persekutuan atau mewakili pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan persekutuan. Selain itu sekutu pengurus tidak boleh bersaing dengan persekutuan dalam mengelola kegiatan atau melakukan pembubaran persekutuan.
 
Mengenai statusnya jika mengikuti tender secara bersamaan, hal tersebut tergantung pada ketentuan yang diterapkan dalam tender tersebut. Akan tetapi yang jelas akan ada benturan kepentingan dan memungkinkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana telah dijelaskan di atas.
 
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan pencerahan untuk Anda.
 
Catatan dari Penjawab mengenai pelaporan dugaan pelanggaran dari pelaku usaha:
 
1.       Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 36 huruf a UU No. 5/1999);
 
2.       Setiap orang yang mengetahui/pihak yang dirugikan telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor (Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999);
 
3.       KPPU dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran UU No. 5/1999 walaupun tanpa adanya laporan (Pasal 40 ayat (1) UU No. 5/1999).
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt51234433e9d7f/lt512dcb63873d9.jpg

886 hits
Di: Hukum Perusahaan
sumber dari: Albert Aries & Partners Law Firm, sumber hukumonline.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar