Senin, 10 Juni 2013

WARTAWAN, POLISI DAN HAK TOLAK (Hak Ingkar)

sumber : Media Indonesia Minggu
Edisi: 2 Juli 1995
----------------------

WARTAWAN, POLISI DAN HAK TOLAK

Akhir-akhir ini banyak wartawan yang terpaksa memberikan kesaksian kepada
polisi. Padahal pemberian keterangan itu bertentangan dengan Undang-undang
Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

KEBEBASAN pers setelah pembredelan TEMPO, Detik dan Editor, 21 Juni silam
semakin terkekang. Setidaknya ini tampak dari beberapa kasus yang terjadi
akhir-akhir ini. Lihat saja sudah berapa banyak wartawan yang wajib memberikan
keterangan kepada polisi, kendati hanya sebagai saksi. Masalahnya pun beragam.
Ada yang serius seperti kasus demo Dresden hingga yang sepele: gara-gara
tulisan mengenai rubuhnya sebuah rumah di Jakarta.

Namun yang paling mengenaskan adalah yang menimpa seorang wartawan FORUM,
pertengahan April lalu. Karena tulisannya dianggap mencemarkan nama baik Budi
Prakoso, wartawan itu diperiksa sebagai saksi di Mabes Polri. Ceritanya
begini. Dalam edisi 2 Februari silam, majalah hukum dan demokrasi itu menulis
sebuah artikel tentang perebutan sengketa kepemilikan rumah antara Jenny
Rachman dengan suaminya, Budi Prakoso. Masalahnya, Yeyen --panggilan akrab
Jenny Rachman- hanya memegang fotocopy sertifikat rumah itu. Sedang yang asli
ada di tangan Budi.

Seperti ditulis majalah itu, Yeyen berang karena ia sedang memproses
sertifikat rumah di Jalan Surabaya, Jakarta, atas nama Ayu Sekarini, buah hati
hubungan Yeyen-Budi. Sebelum pertikaian terjadi sertifikat itu dijadikan
jaminan utang Budi di Bank Niaga cabang Gadjah Mada. Setelah lunas, kata Yeyen
sertifikat itu diambil oleh Eko Subagjo, pegawai Budi. Sedangkan Yeyen hanya
memperoleh sampulnya, tapi isinya fotokopy.

Menurut artis kondang itu, pihak Budi bisa mengambil sertifikat itu karena
seakan-akan Budi telah memperoleh kuasa khusus dari Yeyen yang dibuat di
notaris Raden Ibnu Anton. Merasa tak pernah memberikan surat kuasa, Yeyen
langsung menuding Budi memalsu surat kuasa. Kemudian pperaih dua piala Citra
itu melaporkan kasus ''pencurian'' dan pemalsuan itu ke Polda Metro Jaya,
akhir Oktober 1993.

Dalam artikel berjudul ''Berebut Dua Tanda Mata'' itu, Yeyen juga membantah
keterangan Budi yang menyebutkan Yeyen menelantarkan Ayu. Di atas kertas segel
Yeyen berdalih, ia meninggalkan Ayu seorang diri di Solo karena dianiaya oleh
Budi dan teman-temannya (lihat juga: Ayu di Simpang Perkawinan).

Rupanya setelah membaca artikel itu Budi merasa tersinggung. Ia menuduh
majalah FORUM telah mencemarkan nama baiknya. Budi mengadukan soal ini ke
Direktorat Reserse Mabes Polri. Anehnya surat yang ditandatangani langsung
oleh Direktur Reserse Mabes Polri Brigken (Pol) Rusdiharjo itu langsung
ditujukan pada wartawan yang langsung menulis artikel itu. Sang wartawan
kebingungan, menghadap atau tidak.

Menurut sebuah sumber Media di FORUM, si wartawan langsung berkonsultasi
dengan Karni Ilyas, pemimpin redaksinya. Tetapi kata sumber itu lagi, Karni
hanya mengatakkan,''Enggak apa-apa, menghadap sajalah. Hitung-hitung menambah
pengalaman. Masalah ini tak akan menjadi besar, kok.'' Si wartawan tak kuasa
menolak.

Pada tanggal dan jam yang ditentukan jurnalis muda itu segera datang ke Mabes
Polri. Di sana ia diperiksa selama dua jam. Yang ditanyakan oleh polisi adalah
apakah sang wartawan bertemu langsung dengan si sumber berita. Serta dari mana
asal data itu dan siapa narasumbernya.

Celakanya, wartawan itu menceritakan semuanya dengan lancar. Masalahnya pun
merembet ke salah seorang asisten O.C. Kaligis, pengacara yang menangani kasus
Yeyen-Budi. Si asisten pengacara yang diajukan berkat keterangan wartawan
FORUM tadi terpaksa juga harus meladeni pertanyaan polisi. Sumber itu lalu
mengisahkan, wartawan FORUM itu mengaku menyesali jawabannya kepada polisi.
''Gua baru ingat, sebenarnya wartawan punya hak tolak,'' katanya seperti
dituturkan kepada si sumber.

Mengapa si jurnalis muda itu yang harus berangkat menjadi saksi, dan bukan
Pemimpin Redaksi FORUM, Karni Ilyas? Menurut Karni, yang dipanggil oleh polisi
sebagai saksi memang wartawan FORUM yang menulis berita tersebut. ''Setiap
warrganegara kan wajib memenuhi panggilan sebagai saksi. Yang diatur dalam UU
Pokok Pers yang menyatakan bahwa pemimpin redaksi yang harus tampil, itu bila
wartawan menjadi tersangka,'' katanya. Tapi bukankah, baik sebagai saksi
maupun tersangka, wartawan punya hak tolak? ''Dia hanya saya izinkan menjawab
pertanyaan sebatas yang tertulis di majalah. Hal-hal lain di luar majalah,
bukan hak dia untuk menjawabnya,'' tambah Karni.

Masalah hak tolak alias hak ingkar ini tentu menarik untuk dikaji. Apalagi
Pasal 15 Undang-undang Pokok Pers menyebutkan, dalam hal isi penerbitan
Pemimpin Umum dapat mengalihkan tanggung jawabnya pada Pemimpin Redaksi. Dan
Pemimpin Redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksionil dan wajib
melayani hak koreksi.

Memang peraturan itu menyebutkan, Pemimpin Redaksi dapat memindahkan tanggung
jawabnya terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi yang
lain atau penulis yang bersangkutan. Tapi tentunya ketentuan anggota hak tolak
wartawan tak bisa dikesampingkan begitu saja .

Sikap Soleh Thamrin, Pemimpin Redaksi Sriwijaya Post mungkin pantas
diteladani. Agustus 1992, ia sendiri yang tampil sebagai terdakwa di
pengadilan. Soleh diajukan sebagai terdakwa gara-gara tulisan seorang
wartawannya dianggap mencemarkan nama baik bekas Camat sebuah desa di Sumatera
Selatan.

Berbicara soal hak tolak, A. Muis, Guru Besar ilmu komunikasi dan hukum
Universitas Hasanuddin, Ujungpandang, punya pendapat menarik. ''Secara hukum,
Pemimpin Redaksi memang dapat mengalihkan tanggung jawabnya pada penulis
bersangkutan. Tapi secara etik dan moral jelas tidak dapat dibenarkan,''
katanya.

Menurut Muis, kendati tak disebutkan sebagai penanggung jawab, seorang
Pemimpin Redaksi yang namanya terpampang dalam masthead (daftar nama pengasuh
sebuah penerbitan) secara moral harus bertanggung jawab atas pemberitaan.
Bila itu tak dilakukan, kebebasan pers akan terganggu. ''Ini membuat banyak
orang takut menjadi sumber berita,'' katanya. Akibatnya banyak
kebenaran terpaksa disembunyikan.

Muis juga mengingatkan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), wartawan perlu
melindungi sumber berita. Untuk itu KEJ mewajibkan wartawan menggunakan hak
tolak (lihat: Kontroversi Hukum Pers).

Sebenarnya, pada 1986 Persatuan Wartawan Indonesia dan Polda Metro Jaya pernah
meneken kesepakatan tentang hak tolak. Inti persetujuan itu: Polda tak akan
mengusik-usik seorang wartawan yang tulisannya menimbulkan masalah. Artinya
polisi hanya akan meminta pertanggungjawaban dari Pemimpin Redaksi media
bersangkutan. Apa salahnya jika kesepakatan itu kembali dihormati.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar