Kamis, 19 September 2013

Karena Koperasi Bukan Korporasi ""

Jumat, 16 Agustus 2013
Edsus Lebaran 2013:
Karena Koperasi Bukan Korporasi
Perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal.
IHW


Karena Koperasi Bukan Korporasi
Dua buku tentang koperasi karya Prof Dr Hans-H Munker. Foto: SGP
Apabila ditanya undang-undang apa yang paling banyak diuji ke MK sepanjang tahun 2013, jawabannya bisa jadi adalah UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Tercatat ada empat permohonan pengujian terhadap pengganti UU No 25 Tahun 1992 tersebut.
Pemohon pertama adalah Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Jawa Timur dkk yang menguji 19 pasal. Lalu ada Perkumpulan Pancur Kasih dkk yang menguji lima pasal. Pemohon ketiga adalah Yayasan Bina Desa Sadajiwa dkk yang menguji 20 pasal. Terakhir adalah permohonan yang diajukan Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota Cimahi dkk yang hanya menguji dua pasal.
Hampir semua permohonan itu mempersoalkan definisi baru koperasi yang menjadikan koperasi tak berbeda dengan korporasi berbentuk perseroan terbatas. Koperasi tak lagi dipandang sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-perorang. Melainkan menjadi badan hukum yang dapat didirikan oleh perseorangan. Koperasi baru, menurut para pemohon, lebih mengedepankan akumulasi modal ketimbang perkumpulan anggota.
Ketentuan lain yang diuji terkait dengan modal penyertaan, kewenangan pengawas untuk mengusulkan dan memberhentikan pengurus, lalu mengenai dimungkinkannya non-anggota dipilih sebagai pengurus koperasi hingga ketentuan tentang wadah tunggal Dewan Koperasi Indonesia.
Proses pengujian UU Perkoperasian ini memang masih berjalan di MK. Para pemohon dengan segala dalil hukumnya menuding undang-undang ini telah menghilangkan jati diri koperasi. Sementara pihak pemerintah dan DPR berpendapat bahwa koperasi memang perlu direformasi dan tidak tergantung pada figur tertentu agar bisa berkompetisi di era kapitalisme lanjut ini.
Terlepas dari perdebatan di ruang sidang MK, ada dua buku menarik yang layak dijadikan referensi terkait dengan isu hukum koperasi. Buku tersebut adalah ’10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi’  dan ‘Membangun UU Koperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi’. Kedua buku ini ditulis oleh Prof Dr Hans-H Munkner, Guru Besar Hukum Perusahaan Jerman dan Internasional dan Ilmu Koperasi di Universitas Marburg/Lahn, Jerman.
Pada buku pertama, Hans-H Munkner memuat sepuluh kuliah mengenai hukum koperasi. Kuliah pertama diawali dengan pembahasan sejarah undang-undang koperasi di berbagai negara seperti Jerman, Inggris, Austria, Amerika Serikat, Argentina, Meksiko dan Perancis (10 Kuliah...: hal 3). Kemudian bab-bab selanjutnya mengulas lengkap dan praktis mulai dari pembentukan, pengelolaan hingga pembubaran koperasi.
Bicara mengenai definisi koperasi, Munkner tegas mengatakan pentingnya keterkaitan antara pribadi anggota dan anggota secara pribadi dengan koperasi. Kontribusi modal anggota juga diperlukan, namun tekanan utama berada pada keikutsertaan para anggota secara aktif dalam kehidupan koperasi (10 Kuliah...: hal 56).
Konsekuensi lain dari watak koperasi sebagai perkumpulan orang sekaligus lawan dari perkumpulan modal, lanjut Munkner adalah pembuatan keputusan secara demokratis dan perwakilan secara demokratis. Hal ini tercermin dari tiga hal, yaitu: semua anggota mempunyai hak suara yang sama, keputusan diambil dengan suara terbanyak dan para pemimpin dipilih oleh anggota dari kalangan anggota koperasi sendiri (10 Kuliah...: hal 57).
Pada buku kedua, aspek lain yang penting dalam pembuatan keputusan secara demokratis adalah aturan ‘satu orang satu suara’. Sebagai manusia, semua anggota memiliki status yang sama dan oleh karenanya memiliki kesempatan yang sama dalam pembuatan keputusan (Membangun...: hal 95). Hal ini berbeda dengan konsep manusia sebagai pemegang saham dimana jumlah suara tergantung pada besarnya saham.
 
10 Kuliah mengenai Hukum Koperasi  
Penulis: Prof Dr Hans-H Munkner
Alih bahasa: A. Henriques MSC
Penerbit: Rekadesa
Cet-1: Januari 2012
Membangun UU Koperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi
Penulis: Prof Dr Hans-H Munkner
Alih bahasa: A. Henriques MSC
Penerbit: Rekadesa
Cet-1: Nopember 2011

Terkait dengan modal koperasi, Munkner menegaskan bahwa sumber pertama modal koperasi adalah dari kontribusi para anggota. Dimana tiap anggota berkewajiban membayar modal penyertaan minimum yang jumlahnya sama besar bagi semua anggota (10 Kuliah...: hal 130).
Berbeda dengan surat saham perseroan, modal penyertaan anggota koperasi tidak boleh dijualbelikan, dipindahtangankan, dibagi atau diwariskan (10 Kuliah...: hal 129).
Untuk membiayai koperasi-koperasi baru yang sulit memperoleh pinjaman untuk membiayai usaha mereka, Munkner menjelaskan bahwa undang-undang koperasi di banyak negara memberi kemungkinan agar koperasi menetapkan dalam anggaran dasarnya tanggungan tambahan dari para anggotanya terhadap utang-utang koperasi. Jadi bila koperasi jatuh pailit, anggota diwajibkan melakukan pembayaran tambahan dari dana pribadinya untuk memenuhi tuntutan para kreditornya (10 Kuliah...: hal 136).
Salah satu pandangan Munkner yang menarik dicermati dalam buku ’10 Kuliah...’ adalah koperasi adalah konsepsi universal. Buktinya adalah keberedaan Aliansi Koperasi Internasional (International Co-operative Alliance/ICA) di London. Aliansi ini telah ada selama lebih dari 70-an tahun yang terdiri dari 160 organisasi puncak koperasi dari lebih 60 negara. Padahal anggota-anggota ICA terdiri dari organisasi koperasi dari negara-negara industri barat, negara-negara sosialis dan negara berkembang (10 Kuliah... hal 1). Meskipun ada beberapa perbedaan lain dari masing-masing koperasi itu.
Inilah ajakan saya untuk back-to-basics, untuk memahami benar-benar apa itu Koperasi dan dimensi kerjasama ekonomi internasional yang bisa dibawakannya...” demikian Sri-Edi Swasono, Guru Besar Universitas Indonesia dalam kata sambutannya di dua buku tersebut.
Dialihbahasakan oleh A. Henriques MSC –yang kaya pengalaman dengan auditing koperasi di Indonesia- kelemahan buku ini hanya terletak pada kesan bahwa materi yang disampaikan Munkner ‘ketinggalan zaman’. Maklum, dua buku itu adalah terbitan Munkner pada tahun 1973. Namun jangan khawatir, di bagian akhir masing-masing buku Henriques menambahkan suplemen berupa catatan-catatan penting dan terkini yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
Selamat membaca...
sumber : hukumonline

Tidak ada komentar:

Posting Komentar