Sabtu, 19 April 2014

Hak Waris Anak Zina

Selasa, 01 April 2014
Pertanyaan:
Hak Waris Anak Zina
Apakah anak hasil perzinahan berhak mendapat warisan dari orang tuanya?
Anesperori26


Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt506bc9aa28ce7.jpg
 
Sebelumnya Anda perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan anak zina. Menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (hal. 115), anak zina merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saat salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tergolong pula sebagai anak zina adalah anak yang lahir sebagai hasil hubungan orang tua yang memang tidak mau melangsungkan pernikahan di antara keduanya (“kumpul kebo”).
 
Ini berbeda dengan anak luar kawin. Anak luar kawin menurut pengaturan KUHPer adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan kedua orang tua. Dalam hal ini, kedua orang tuanya tidak ada yang terikat dengan pernikahan dengan orang lain.
 
Berdasarkan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 KUHPer mengenai anak penodaan darah.
 
Maka jika didasarkan pada ketentuan dalam KUHPer, anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 867 KUHPer, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya.
 
Pasal 867 KUHPer:
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mi tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.
 
Di lain pihak, jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Yang diatur dalam UU Perkawinan hanyalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan). Oleh karena adanya hubungan perdata dengan ibunya, maka anak zina yang lahir setelah berlakunya UU Perkawinan, bisa mendapatkan warisan dari ibunya.
 
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Irma Devita Purnamasari Apakah Anak Hasil Perkawinan Siri Berhak Mewaris?, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengujiPasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca:
 
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”
 
Melihat pada putusan tersebut, ini berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan (dalam putusan tidak dibedakan antara anak zina dengan anak luar kawin, seperti pada KUHPer) dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 
Jika dapat dibuktikan bahwa memang orang tersebut adalah ayahnya, anak tersebut dapat mewaris dari si ayah biologis. Akan tetapi perlu diingat ketentuan dalam Pasal 285 KUHPer, bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga timbul hubungan hukum antara si ayah dengan anak luar kawinnya tersebut, pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung dalam hal pewarisan. Artinya, anak luar kawin tersebut tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.
 
Sedangkan dilihat dari Hukum Islam mengenai anak zina, sebagaimana dikatakan dalam artikel Fatwa MUI Juga Melindungi Anak Hasil Perzinaan, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibuat pada 10 Maret 2012, setidaknya ada 6 (enam) poin ketentuan hukum yang ditelurkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini. Beberapa di antaranya adalah:
1.    anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2.    anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
3.    pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
a.    mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b.    memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah
 
Jadi, jika dilihat dari Hukum Islam, anak zina bisa mendapatkan wasiat wajibah.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar