Sabtu, 19 April 2014

Prosedur Memasukkan Aset Pribadi sebagai Aset PT

Senin, 16 Desember 2013
Pertanyaan:
Prosedur Memasukkan Aset Pribadi sebagai Aset PT
Saya telah membuat akta pendirian PT dan sedang menunggu pengesahan di Kementrian Hukum dan HAM. Akta pendiriannya telah saya pegang untuk keperluan pembuktian pada perusahaan rekanan, tetapi perusahaan rekanan saya meminta agar mobil saya dan aset-aset yang lain dimasukkan dalam aset perusahaan dengan membuat surat keterangan aset perusahaan di Notaris. Hal tersebut saya bersedia lakukan, akan tetapi: 1. Apakah Notaris berwenang membuat surat tersebut tanpa melakukan perubahan akta dalam hal inbreng (pemasukan barang sebagai modal perusahaan)? 2. Bagaimana bentuk surat tersebut dan apakah aset mobil saya dapat saya masukkan sebagai aset perusahaan di luar modal yang tertera dalam akta pendirian? Terima kasih.
dude007


Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4eddd7528cbe1/lt50c7006c988b1.jpg
PT (Perseroan Terbatas) merupakan persekutuan modal, di mana harta PT terpisah dari harta pribadi pemegang saham. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), para pendiri/calon pemegang saham PT menyetorkan modalnya dalam bentuk: uang tunai, aset, maupun good will (kecakapan/nama baik).
 
Bila pemegang saham menyetorkan modal dalam bentuk aset pribadinya ke dalam harta kekayaan PT, maka hal tersebut harus diperhitungkan dengan sejumlah saham. Perbuatan hukum dimaksud disebut sebagai: “inbreng”. Atas setoran berupa aset dimaksud, selanjutnya harus dilakukan balik namanya dari semula atasnama pemegang saham menjadi ke atas nama PT.
 
Jika Bapak memasukkan mobil dan aset-aset pribadi lainnya, maka Bapak melepaskan kepemilikan harta tersebut untuk sepenuhnya menjadi harta kekayaan PT. Untuk proses penyetoran modal dalam bentuk aset, jika tidak dilakukan pada waktu pendirian PT, maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar dan mengubah komposisi kepemilikan saham Bapak dalam PT dimaksud. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU PT, penambahan modal harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
 
Penambahan modal mengakibatkan prosentase kepemilikan saham berubah, hal itu harus dicantumkan dalam akta perubahan anggaran dasar, dan perbuatan hukum ini harus diberitahukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan (Pasal 42 ayat (3) UU PT).
 
Kembali ke pertanyaan Bapak, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UU PT, Notaris berwenang membuat surat tersebut, tapi bukan Surat Keterangan Aset Perusahaan, melainkan Akta Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan modal yang telah disetujui dalam RUPS, untuk kemudian Notaris akan memberitahukan ke Kementrian Hukum dan HAM, dengan syarat, badan usaha yang Bapak dirikan telah mendapatkan statusnya sebagai badan hukum Perseroan Terbatas.
 
Dalam hal PT masih dalam proses pengesahan, bisa ditanyakan ke Notarisnya sudah sampai di mana proses pendaftarannya pada Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM. Jika sudah dalam posisi Tidak Keberatan Menteri, sebaiknya menunggu SK Menteri keluar, baru dilakukan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dan pelaksanaan inbreng atas aset-aset dimaksud. Karena jika dilakukan di tengah jalan, akan menghambat proses SK Menteri. Namun, jika masih dalam proses entry data DIAN-1, bisa dilakukan permohonan pembuatan akta perubahan/perbaikan yang mengubah tentang setoran modal dimaksud.
 
Untuk lebih jelasnya, bisa dibaca di buku saya yang berjudul : “Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Dalam Mendirikan Badan Usaha” (Kaifa, 2010).
 
Demikian, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f266c719020a/lt4f2769f14f281.jpg

Tidak ada komentar:

Posting Komentar