Sabtu, 19 April 2014

Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Jual Beli Tanah

Kamis, 20 Pebruari 2014
Pertanyaan:
Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Jual Beli Tanah
Saya ingin bertanya, bagaimana perhitungan PPH untuk suatu perumahan/developver jika untuk jual beli (PPJB) dilakukan pada tahun 2008 namun untuk Akta Jual beli (AJB) baru dilakukan tahun 2013? Terima kasih
defendi01


Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt506bc9aa28ce7.jpg
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (“UU KUP”), setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
 
Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU KUP, dikatakan bahwa pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:
a.    pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
b.    pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
c.    pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.
 
Mengenai objek pajak penghasilan atas penjualan tanah dan/atau bangunan, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (“PP 48/1994”):
 
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.
 
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PP 48/1994 adalah:
a.   penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah;
b.   penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
c.  penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
 
Penghasilan jual beli tanah sebagai salah satu objek pajak baru dianggap ada pada saat penjualan dengan akta jual beli dilakukan. Ini karena jual beli tanah terjadi pada saat akta jual beli dilakukan, bukan pada saat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”). Dalam PPJB biasanya memuat hal-hal yang harus dipenuhi sebelum jual beli tanah tersebut terjadi. Oleh karena itu, jual beli tanah itu sendiri adalah pada saat dilakukannya akta jual beli.
 
Jadi, pajak penghasilan jual beli tanah tersebut baru ada pada saat akta jual beli dilakukan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
    
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter sumber@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar